Berita

Foto/Net

Politik

Cara HMI Agar Tidak Disusupi Lagi Saat Aksi Bela Islam

SENIN, 14 NOVEMBER 2016 | 12:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bersama dengan PB HMI menginstruksikan kepada seluruh kader untuk melakukan konsolidasi dan persiapan untuk gerakan bela Islam.

Instruksi ini dijabarkan melalui perluasan pembentukan Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI di seluruh wilayah dan daerah.

Instruksi ini sebagaimana termaktub dalam keputusan rapat Majelis Nasional (MN) KAHMI, Majelis Wilayah (MW) KAHMI, Pengurus Besar (PB) HMI, dan eksponen alumni HMI kemarin sore, Minggu (13/11).


"Pembentukan ini sebagai tindak lanjut pembentukan di tingkat nasional pada 8 November 2016, guna ikut mengawal, mencermati, dan mengantisipasi dinamika perkembangan sosial, politik, dan hukum bersama-sama dengan elemen ummat dan bangsa yang lain," ujar Anggota Presidium MN KAHMI, MS Kaban saat membacakan pernyataan sikap KAHMI dan HMI itu di KAHMI Center, Jalan Turi 1 Nomor 14, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/11).

Pembentukan Kesatuan Aksi KB HMI hingga ke tingkat daerah, lanjut Kaban, dilakukan untuk menghindari adanya klaim pihak tertentu yang menggunakan atribut HMI saat unjuk rasa terkait aksi menuntuk percepatan proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan kasus penistaan agama.

"Jadi tidak ada pihak manapun, baik perorangan atau kelompok, yang mengatasnamakan atau menggunakan nama atau simbol KAHMI dan HMI dalam menyikapi agenda terkait aksi bela Islam," pungkas mantan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya