Berita

Obama/Reuters

Global

Warisan Kebijakan Luar Negeri AS Bisa Dibalikkan Oleh trump

JUMAT, 11 NOVEMBER 2016 | 14:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang saat ini dijalankan di bawah pemerintahan Barack Obama bisa seketika dibalikan oleh Donald Trump hanya dengan goresan pena.

Dalam kampanyenya, Trump kerap menyebut bahwa ia akan membongkar kesepakatan nuklir Obama dengan Iran dan berkeingan untuk menerapkan kembali sanksi pada Kuba.

Trump juga pernah menyatakan ketiaksetujuannya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan ke luar negeri untuk memerangi kelompok militan ISIS.


Diketahui bahwa Obama yang berasal dari Demokrat kerap menggunakan otoritas eksekutif yang menawarkan jalur hukum yang nyaman di sekitar Kongres yang dikuasai Partai Republik.

Konstitusi Amerika Serikat memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang luas untuk memberlakukan kebijakan luar negeri. Presiden bisa menggunakan kekuasaan mereka dengan mengeluarkan perintah ekslusif ataupun memorandum presiden.

"Dia (Obama) mengandalkan kewenangan eksekutif untuk membangun warisan kebijakan luar negeri," kata Thomas Wright, direktur Project on International Order and Strategy di Brookings Institution.

"Itu semua rentan terhadap pertentangan otoritas eksekutif oleh pemerintahan Trump," kata Wright.

Obama sendiri berharap agar warisannya tersebut dapat diterukan kepada rekan satu partainya, Hillary Clinton. Namun sayang, mantan First Lady yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri itu kalah dalam pemilihan presiden dengan Trump. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya