Berita

Agus Yudhoyono/net

Politik

Agus Yudhoyono: Tindakan Ahok Keluar Dari Etika Dan Berbahaya

SENIN, 10 OKTOBER 2016 | 05:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, akhirnya berkomentar atas pidato kontroversial Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, yang salah satu poinnya mengungkit surah Al-Maidah ayat 51 sehingga memancing kemarahan sebagian umat Islam.

Agus mengatakan, kalau ucapan yang kerap melukai hati kalangan masyarakat semacam itu terus terjadi, ia khawatir akan menimbulkan permasalahan sosial bahkan konflik komunal yang justru seharusnya bersama-sama dicegah.

"Mengaitkan ajaran agama apapun dengan konten politik, terlebih dalam rangkaian pemilihan Gubernur DKI Jakarta dewasa ini, saya nilai tidak tepat, keluar dari etika, dan juga berbahaya," tegasnya.


Dia berpendapat, seorang pejabat publik dan pejabat negara, harus sensitif jika berbicara tentang agama, apalagi menyangkut kitab suci dan akhidah yang diyakini para pemeluknya. Terlebih jika kata-kata itu diucapkan oleh mereka yang berbeda iman dan agama.
"Pemimpin harus jadi contoh dalam ucapan dan perilakunya," ucap penerima Adhi Makayasa dari Akademi Militer itu.

Dia mengingatkan lagi kesepakatan masyarakat Indonesia bahwa toleransi dan kerukunan antar-umat beragama amat diperlukan. Bagaimanapun unsur identitas (SARA) dalam kehidupan sosial, dalam batas-batas tertentu, masih merupakan isu yang rawan, karenanya harus terus-menerus dikelola dengan bijak.

"Kepada saudara-saudara kami,  umat Islam, saya  mengajak untuk sabar dan tabah menghadapi ujian ini, dan jangan terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Saya tahu bahwa kita semua terluka dan berharap keadilan tegak di negeri ini," kata pemegang gelar Master of Public Administration dari Universitas Harvard itu.

Dia meminta aduan yang diajukan sejumlah kalangan terhadap penegak hukum terkait pidato Ahok itu perlu direspons secara serius. transparan, dan bertanggungjawab. Jika para penegak hukum tetap adil dan tidak tebang pilih, serta terbebas dari intervensi kekuasaan, maka keputusannya akan diterima oleh publik.

Baginya, persoalan ini bukan hanya menyangkut isu hukum semata, tetapi juga menjadi isu sosial yang tak boleh diabaikan begitu saja. Selanjutnya, polemik yang bergulir dan bisa saja menjadi "bola api" yang tidak kita kehendaki mesti diserahkan kepada negara dan pemerintah, para ulama dan pemimpin agama yang lain untuk diselesaikan dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya