Basuki "Ahok" Purnama/net
Komunitas Saya Muslim Suka Ahok (SMS Ahok) membela Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dianggap telah menghina Islam dan kitab sucinya saat mengungkit Surah Al Maidah ayat 51 dalam dialognya dengan warga Kepulauan Seribu beberapa pekan lampau.
"Saya hanya ingin mengajukan pemikiran sederhana, apakah memang sudah seharusnya Ahok dipersepsikan demikian? Lantas bagaimana saudara saya sesama muslim yang mengaku lebih Islami namun sesungguhnya justru tidak menyadari bahwa mereka masih luput dalam memahami hakikat keislaman itu sendiri?" kata angggota SMS Ahok, Ramdani Bin Muhammad Hefni, Minggu (9/10).
Dia mengingatkan, menuding orang lain telah menghina Islam adalah sikap yang setara dengan yang disebut melakukan penghinaan itu sendiri.
Sementara itu, baginya Ahok sendiri sudah menyatakan tidak berniat melecehkan Islam. Karena itu, kata alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tersebut, tindakan Ahok tidak bisa disebut seperti yang dituduhkan.
"Karena Ahok sudah menegaskannya, maka saya berani menilai bahwa dia hanya sekadar melakukan apa yang dikategorikan dalam kategori qiyas. Menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh, qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya," tutur Ramdani, seperti diberitakan
RMOL Jakarta.
Benarkah umat Islam dilarang memilih pemimpin non muslim? Dalil Al Quran yang biasa dimajukan antara lain surah Al Imran ayat 28, dan An Nisa ayat 144 dan 138-139. Jika diperhatikan secara cermat, kata Ramdani, dalam ayat-ayat tersebut sama-sama ada kalimat '...dengan meninggalkan orang-orang mukmin'. Dalam ilmu tafsir dan ushul fikih, kalimat ini dikenal illat.
"Illat atau sebab yang jadi syarat kualifikasi dilarangnya memilih pemimpin non muslim adalah jika kita yang muslim meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi, kalau memilih non muslim tanpa meninggalkan orang yang mukmin, misalnya salah satu dari mereka, pemimpin utamanya sendiri atau wakilnya adalah muslim, maka halal. Itu karena di dalamnya tetap ada orang mukmin, sehingga kita tidak bisa disebut meninggalkan orang mukmin," paparnya.
Lebih lanjut Ramdani menyorot saat ini, jelang Pilkada DKI Jakarta, dilalah (pengertian) dari kata waliy (jamaknya auliya) yang dipahami di zaman Nabi dan sahabat sangat berbeda jauh berbeda dengan pengertian pemimpin dalam dunia modern.
"Kita perlu mengetahui sejarah perubahan makna dari pemimpin agar tidak kaku dalam penerapan ayat. Di zaman Nabi dan sahabat pemimpin (kaisar dan raja atau khalifah) adalah berkuasa secara absolut. Sementara di zaman modern, pemimpin sudah bersifat kolektif, berdasarkan teori trias politika, kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legislstif dan judikatif," katanya.
Jadi, menurut Ramdani, tidak ada lagi pemimpin berkuasa mutlak seperti masa Nabi dan sahabat karena sekarang dikontrol oleh kekuasaan lain yang saat ini terbukti dipimpin dan beranggotakan mayoritas Mukmin.
[ald]
