Berita

Politik

Giliran 90 KK Warga Kota Bekasi Yang Akan Digusur Pemerintah

RABU, 05 OKTOBER 2016 | 09:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Lagi-lagi warga miskin kota digusur oleh Pemerintah. Kali ini penggusuran akan menimpa sekitar 90 kepala keluarga (KK) yang berada di Kota Bekasi RT 005/ RW 001 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Kota Bekasi.

"Warga yang sudah menempati tempat tinggal selama berpuluh-puluh tahun kini akan terancam kehilangan tempat tinggal satu-satunya akibat mendapatkan Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi pada tanggal 21 September 2016," kata Nasrul Dongoran dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 5/10).

Dalam surat peringatan kedua, jelasnya, pemerintah memaksa warga yang terdiri atas 90 Kepala Keluarga  dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan ancaman sanksi. Sebelumnya warga tidak pernah diajak dialog oleh pemerintah kota Bekasi sehingga tidak ada solusi yang ditawarkan kepada masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyakarat.


"Arogansi Pemerintah Kota Bekasi yang lebih mengedepankan cara-cara kekerasan ini menunjukkan kesewenang-wenangan Pemerintah kepda masyarakat miskin Kota Bekasi," katanya.

Ternyata juga, sambungnya, penggusuran di Kota Bekasi lebih tidak manusiawi dari pada penggusuran di kota-kota sekitarnya termasuk Jakarta, Depok dan lain-lain. Dalam penggusuran ini warga kelurahan Margajaya akan kehilangan hak untuk beribadah karena disekitar lokasi rumah warga terdapat 2 mesjid dan satu gereja sebagai tempat ibadah warga yang juga terancam akan di bongkar paksa oleh Pemerintah Kota Bekasi. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya