Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Rachmawati: Tax Amnesty Mengelabui Masyarakat

JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016 | 11:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rachmawati Soekarnoputri, kembali menyorot program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang telah terbukti merugikan pelaku usaha kecil menengah (UMKM).

"Sekarang, dana masyarakat yang boleh dapat dengan susah payah disimpan di bawah bantal, disasar  tax amnesty," sesal putri Proklamator Bung Karno ini, Jumat (30/9).

Seperti diketahui, selama ini program yang digencarkan pemerintah itu dihujani kritik karena syarat pengampunan pajak yang menjerat masyarakat kecil sama beratnya dengan beban yang ditanggung pengusaha skala besar.


Arah pengampunan pajak yang tadinya menargetkan konglomerat kini cenderung bergeser ke pelaku UKM yang paling berjasa dalam membuka lapangan kerja dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

"Ini namanya mengelabui masyarakat. Orang dibodohi suruh ikut tax amnesty akibat keuangan negara defisit dikuras tiap tahun buat bayar para obligor pengemplang pajak. Jumlahnya Rp 60 triliun per tahun, yang kini sudah Rp 700 triliun. Kok jadi dibebankan ke masyarakat awam?" sesal Rachmawati.

Ia juga mempertanyakan urgensi tax amnesty sampai menyentuh anggota TNI dan Polri yang berpenghasilan tidak terlalu besar.

"Gajinya pas-pasan diperintah ikut tax amnesty. Ini zaman apa ya? Kata orang tua dulu, ini zaman edan, kalau tidak ikut edan makan tidak kebagian, atau kata Gus Dur ini zaman dajal, pembalikan akal pikiran waras," kecamnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya