Berita

Khofifah Indar Parawansa/Net

Politik

27 Ribu Lebih Warga Eks Tim Tim Dapat Kompensasi Rp 10 Juta

SABTU, 24 SEPTEMBER 2016 | 04:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. warga eks Timor Timur (Tim Tim) akan mendapatkan kompensasi Rp 10 juta yang diberikan terhadap 27.800 orang yang sudah datanya diverifikasi dan divalidasi.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa verifikasi data dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Pasca data selesai di Kemdagri, BPKP dan Kemenko PMK, baru tugas Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan dan hari ini pertama pencairan di Indonesia bagi 24 warga Timtim di Kota Kediri," katanya dalam keterangan beberaoa saat lalu (Sabtu, 24/9).
 

 
Bagi warga eks Tim Tim yang belum masuk dalam penerima kompensasi diminta agar didata agar pada akhir Oktober bisa selesai, sehingga November proses verifikasi dan validasi data selesai dilakukan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Perpres 25/2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada WNI eks warga Provinsi Timtim yang tinggal di luar Provinsi NTT dan Permensos 9/2016.

"Kompensasi Rp 10 juta diberikan sekali dan agar dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi keluarga dan modal usaha produktif. Namun, jika bantuan tidak dicairkan akan menjadi simpanan bagi penerimanya," terangnya.

Adapun kriteria warga penerima kompensasi, yaitu WNI penduduk eks Provinsi Tim Tim yang lahir di wilayah tersebut dan saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun.  WNI penduduk eks Provinsi Tim Tim yang lahir di luar wilayah Provinsi Tim Tim, tetapi salah satu orang tuanya lahir  di wilayah Provinsi Tim Tim dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17  tahun.

WNI penduduk eks warga Provinsi Tim Tim yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Tim Tim dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17  tahun. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya