Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Masalah Arcandra Sudah Clear, Jokowi Harus Segera Mengembalikan Posisinya

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016 | 00:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Survei CSIS membuktikan bahwa tingkat kepercayaan rakyat pada Presiden Joko Widodo sangat tinggi. Karena itu, Jokowi harus menjadikan hal ini sebagai modal utama untuk tampil sebagai the real president.

"Berkah dukungan ini jangan disia-siakan Jokowi. Kalau disia-siakan, misalnya Jokowi terlihat diatur-atur oleh orang lain atau kekuatan lain, maka berkah ini akan menjadi semacam kutukan," kata Direktur Aufklarung Institute, Dahroni Agung Prasetyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (15/9).

Menariknya, catatan Agung, survei ini digelar tak lama setelah sejumlah kontroversi mencuat. Misalnya terkait dengan reshuffle kabinet, dan munculnya sosok Arcandra Tahar. Artinya, apapun kebijakan Jokowi selama ini mendapat dukungan dari rakyat.


"Artinya juga, masalah Arcandra di mata publik sudah clear, dan rakyat memahami kebutuhan Jokowi akan sosok Arcandra sebagai Menteri ESDM," tegas Agung.

Karena itu, sambung Agung, tak ada keraguan lagi Jokowi harus menetapkan Arcandra kembali sebagai Menteri ESDM dengan sesegera mungkin. Apalagi masalah kewarganegaraan Arcanda juga sudah tuntas diurus.

"Kalau lama-lama mengambang, bisa jadi publik malah antipati. Jokowi bisa dianggap tidak tegas dan tak tahu persoalan sejak awal," demikian Agung. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya