Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tokoh Muda NU: Isu SARA Sudah Tidak Lagi Relevan Dalam Pilkada

SELASA, 13 SEPTEMBER 2016 | 23:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Secara faktual, sudah sangat jelas penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap warga Negara Indonesia (WNI) memliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam politik. Semua memiliki hak dipilih dan memilih dalam proses pemilu atau pilkada.

Karena itu, isu SARA jelang pilkada Jakarta cukup membuat risau. Menurut tokoh muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Taufik Damas, isu SARA dalam setiap ajang pemilihan pemimpin di negeri ini sudah sangat tidak relevan; sudah ketinggalan zaman.

"Kita ini hidup di abad yang sangat modern. Ini abad 21. Isu SARA itu produk masyarakat abad lampau. Kini saatnya kita berpikir untuk memperkuat kehidupan yang beradab dan berbudaya. Kita harus mampu berpikir obyektif dalam segala hal," kata Taufik yang juga Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 13/9).


Menurut alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini, momen pemilihan pemimpin seharusnya dilihat sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Maka, masyarakat harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar akan memperjuangkan hidup yang lebih beradab dan berbudaya.

"Ya, masyarakat harus  diajak untuk berpikir obyektif dan kritis. Dengan demikian, akan lahir pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan hidup orang banyak. Pemimpin yang bertanggungjawab pada masyarakat, bukan pemimpin yang culas dan penuh kebohongan," tegas Taufik

Dalam kaidah fiqh, keabsahan seorang pemimpin itu tergantung kemampuan utk memberikan dan menjamin kemashlahatan atau kesejahteraan warga. Bukan dari agamanya. Sbb ini pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin keagamaan.

"Gubernur di negara Indonesia beda tanggung jawabnya seperti auliya atau wali yg dimaksud dlm negara2 Islam. Ini negara Pancasila. Ada kesetaraan dlm hukum publik," ujar ulama muda Betawi ini.

Pemilu atau pilkada jangan sekadar dijadikan ajang untuk menang-kalah, tapi harus dijadikan kesempatan untuk menegakkan pola hidup yang sesuai dengan akal sehat.

"Karena kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akal sehat akan bermuara pada kesejahteraan jiwa dan raga kita semua. Dan itu cita-cita para pendiri negeri ini," tutupnya. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya