Berita

Politik

Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI Ke Luar Jawa

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Selama ini, industri pengolahan ikan terkonsentrasi di Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

"Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 31/8).

Menurut Andi, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal.


"Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," kata Andi.
 
Kelemahannya, menurut Andi hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni.

"Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia, sambil berharap, ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016-2019. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya