Berita

Politik

Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI Ke Luar Jawa

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Selama ini, industri pengolahan ikan terkonsentrasi di Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

"Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 31/8).

Menurut Andi, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal.


"Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," kata Andi.
 
Kelemahannya, menurut Andi hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni.

"Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia, sambil berharap, ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016-2019. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya