Berita

Politik

Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI Ke Luar Jawa

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Selama ini, industri pengolahan ikan terkonsentrasi di Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

"Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 31/8).

Menurut Andi, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal.


"Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," kata Andi.
 
Kelemahannya, menurut Andi hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni.

"Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia, sambil berharap, ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016-2019. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya