Berita

Foto/Net

X-Files

KPK Telusuri Setoran Duit Vendor Kepada Siti Marwa

Kasus Suap Pengadaan Pupuk Berdikari
SENIN, 22 AGUSTUS 2016 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

KPK memeriksa sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengadaan pupuk urea tablet PT Berdikari (Persero) tahun anggaran 2010-2012. Penyidik komisi antirasuah menelisik dugaan adanya setoran duit dari perusahaan-perusahaan itu untuk mendapatkan proyek pupuk.
 
Sepekan terakhir, sejumlah vendor dipanggil ke kantor KPKdi Kuningan, Jakarta Selatan. Yakni PT Lilas Sejahtera Mandiri, CV Jaya Mekanotama dan CV Lancar Jaya. Mereka diperiksauntuk perkara tersangka Aris Hadiyanto, Direktur CV Jaya Mekanotama.

Pada Kamis (18/8), Direktur CV Jaya Mekanotama, Iskandar Zakaria dimintai keterangan mengenai sepak terjang bosnya da­lam mendapatkan proyek pupuk Berdikari. Esok harinya, giliran Anwar Rosyid dari CV Lancar Jaya yang dikorek informasinya.


Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebutkan, pihaknya memanggil sejumlah vendor itu untuk menelusuri pemberian suap kepada tersang­ka bekas Direktur Keuangan Berdikari, Siti Marwa. "Pihak-pihak mana saja yang dihubungi serta ditemui untuk kelancaran proyek," katanya.

Keterangan dari para vendor kemudian dikroscek dengan tersangka Siti Marwa, yang juga diperiksa pekan lalu.

Selain itu, KPK juga menda­lami proses tender pengadaan tender yang diikuti sejumlah vendor. Penyidik pun meminta keterangan dari saksi Nurul Fitri, staf PT Berdikari.

Saksi diduga mengetahui saja peserta yang ikut tender pen­gadaan pupuk, mekanisme dan teknis pelaksanaan proyek ini. Saksi juga ditanya mengenai dugaan ada pendekatan yang dilakukan vendor untuk menda­patkan proyek.

Tak hanya itu, KPKjuga menelisik dugaan adanya pe­nyelewengan dalam pelaksanaan pengadaan pupuk. Pihak Perum Perhutani pun dipanggil.

Heru Siswanto, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) Perum Perhutani diperiksa mengenai pupuk urea tablet yang didistribusikan Berdikari. Penyidik ingin menge­tahui apakah pupuk itu sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati membenarkan penyidik tengahmendalami proses tender pengadaanpupuk PT Berdikari hingga proses pendistribusiannya oleh vendor ke tangan pemakai. "Keterangan saksi dikroscek dengan keterangan saksi lain dan tersangka," ujarnya.

Pengadaan pupuk Berdikari ini melibatkan sejumlah vendor. Sejauh ini, telah tiga pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Aris, Sri Astuti dari CV Timur Alam Raya, dan Budianto Halim Widjaja.

Aris diduga memberikan Siti Marwa agar bisa mendapatkanproyek pupuk. "Modusnya ada­lah PT Berdikari memesan pupuk terhadap vendor kemudian agar vendor mendapatkan proyek maka memberikan sejumlah uang kepada Ibu SM ini," timpal Priharsa.

Disoal mengenai besaran dana suap yang diterima tersangka Siti Marwa, Priharsa dan Yuyuk belum bisa memastikan. "Berdasarkan perhitungan sementara lebih dari Rp 1 miliar," jelas Yuyuk.

Menurut dia, jumlah itu bisa bertambah jika penyidik bisa mengungkapkan adanya suap dari vendor lain kepada Siti Marwa.

Dalam perkara ini, Siti Marwa disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) atau 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada 15 April, KPK menahan Siti Marwa. Tersangka itu sempat enggan keluar dari dalam Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Bahkan, sampai menangis.

Dengan dikawal ketat, Siti Marwa akhirnya digiring ke mobil tahanan. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan sapu tangan dari sorot kamera awak media.

Sementara, Aris baru ditetapkansebagai tersangka kasus ini pada 21 Juli lalu. Dia dis­angka menyuap Siti Marwa. Melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdengan Undang-Undang Nomor 20 ta­hun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya