Berita

Dino Patti Djalal

Politik

Eks Dubes RI untuk AS: Hanya Arcandra Dan Pemerintah AS Yang Tahu

SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 21:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar didesak untuk memberikan klarifikasi resmi soal status kewarganegaraannya. Informasi yang berkembang, Arcandra sudah menjadi Warga Negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada bulan Maret 2012.

"Saya himbau Pak Arcandra sgr beri KLARIFIKASI RESMI ke publik u akhiri kegaduhan yg akan ganggu tugasnya," tegas mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, malam ini.

Lewat akun Twitter-nya @dinopattidjalal, Dino menjelaskan, pihak yang mengetahui status kewarganegaraan itu hanya Arcandra dan pihak Pemerintah AS, "Jadi sebaiknya beliau klarifikasi langsung," demikian mantan Jubir Presiden era SBY ini.


Arcandra sendiri tak menjawab tegas saat ditanya soal isu tersebut. "Lihat muka saya apa? Muka orang Padang begini kok," ungkapnya ketika dikonfirmasi di Istana.

Dia juga tidak menjawab saat dipertegas lagi soal dirinya yang disebutkan sudah memegang paspor Amerika Serikat. "Sudah ya," elaknya langsung meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, pakar Hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD menilai pengangkatan Arcandra sebagai Menteri ESDM tidak sah alias ilegal kalau memang yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia. Sebab menurut pasal 22 Ayat (2) Butir a UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, syarat pertama dan utama untuk menjadi menteri adalah WNI.

Karena itu, dia menambahkan, isu kewarganegaraan Menteri ESDM tersebut harus segera dijernihkan. Karena selain menyangkut konstitusionalitas dan legalitas, juga menyangkut kedaulatan negara. "Kita menunggu penjernihan masalah ini secara terbuka kpd publik. Martabat dan kedaulatan negara ini hrs kita jaga bersama," tandas Mahfud MD. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya