Parpol Hanya Hadir Saat Pemilu Dan Pilkada Saja

Fungsi partai politik terkait kaderisasi dan keberpihakan pada rakyat kembali menda­patkan kritikan tajam. Parpol disebut hanya terlihat ketika menjelang pesta demokrasi saja, baik lokal maupun na­sional.

Kritikan pertama datang dari Peneliti senior PARA Syndicate Toto Sugiarto. Menurutnya, masyarakat selama ini tidak begitu merasakan kehadiran parpol. Partai lebih sibuk men­cari koalisi untuk mendapatkan kekuasaan.

"Parpol hanya kasak-kusuk. Koalisi mengusung calon tanpa calon. Akhirnya layu sebelum berkembang," kata Toto dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin.

Kata Toto, hal itu disebabkan ketiadaan kader parpol yang layak diusung pada kontestasi pemilu. Menurutnya, parpol tidak melaksanakan fungsin­ya sebagai wadah pendidikan politik.

"Itulah yang munculkan poli­tik ketakutan. Sudah tahu kekua­saan itu enak, mereka tidak siap kehilangan kekuasaan. Padahal, politik di mata Jokowi adalah pengabdian, begitu persepsi kami dari luar," ucap Toto.

Akibatnya, lanjut Toto, parpol tidak memandang politik seba­gai bagian dari bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Sebagian kepala daerah hanya menikmati kue kekuasaan untik keuntungan pribadi.

"70 persen kepala daerah itu masuk penjara karena ko­rupsi. Bukan untuk pelayanan masyarakat. Bukan untuk ke­baikan luhur. Tidak ada landasan filosofis dan etika yang baik," ujar Toto.

Dalam berbagai pilkada, sep­erti di DKI Jakarta ini, lanjut Toto, politik ketakutan tercipta karena aktivitas politik hanya di­tujukan untuk mengejar kekua­saan. Selain itu, ia menduga partai tidak siap kalah dalam pertarungan politik.

"Politik masih perebutan kursi karena itu sangat takut kehilan­gan kursi. Maka, demokrasi itu jadi sandera oleh kepentingan sempit sesaat," ucap Toto.

Toto menyayangkan partai belum dijalankan dengan niat se­bagai bentuk politik yang luhur dengan memberikan pelayanan kepada publik.

"Tidak ada landasan filosofis dan etika yang baik. Parpol hanya kasak-kusuk," ujar Toto.

Koordinator FORMAPPI Sebastian Salang menilai, pilkada DKI Jakarta menjadi barometer pointer melihat bahwa selama ini proses kaderisasi di tingkat parpol memang minim.

Dari 10 parpol yang ada, ternyata tidak satu pun parpol yang memiliki kader sendiri untuk diusung.

"Ini menunjukkan bahwa par­pol krisis kader terbaik mereka. Bila banyak calon yang merupa­kan kader terbaik parpol, tentu masyarakat mempunyai banyak alternatif. Maka perlu kita terus kritisi mengapa parpol kok sulit punya kader terbaiknya," ujar Sebastian. ***