Berita

Damayanti Wisnu Putranti/Net

X-Files

Politisi PKB Diperiksa Soal Pertemuan Dengan Amran

Kasus Bagi-bagi Proyek Di BPJN IX
SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan bagi-bagi proyek kepada anggota Komisi V DPR. Kemarin, giliran Fathan Subchi, anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipanggil.

Fathan diperiksa sebagai saksi perkara Amran HI Mustary, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

"Saksi (Fathan) diduga mengetahui banyak persoalan terse­but," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.


Fathan sebelumnya pernah di­periksa untuk perkara Damayanti Wisnu Putranti, bekas koleganya di Komisi V. Ia juga menjadi saksidi persidangan perkara Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, dua orang dekat Damayanti belum lama ini.

Yuyuk mengatakan Fathan di­periksa lagi untuk menindaklan­juti fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Di persidangan, Damayanti menyebutkan Fathan ikut kum­pul di ruang kerjanya di ruang nomor 621 Gedung Nusantara I DPR sebelum bertemu Amran.

Pertemuan dengan Amran di­lakukan di hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membicarakan soal proyek aspirasi anggota dewan di BPJNIX.

Di hadapan majelis hakim,Fathan mengaku diajak Damayanti bertemu Amran. Namun ke­saksian ini dibantah Damayanti. "Kami sama-sama terima undan­gan Pak Amran untuk sama-sama mengusulkan aspirasi di Maluku. Jadi, sebelum ke Ambara, kami kumpul di ruangan saya," beber Damayanti.

Fathan pun mengaku hanya sekali bertemu Amran di hotel Ambhara pada Oktober 2015. Lagi-lagi, kesaksiannya dibantahDamayanti. "Pertemuan di Ambara itu tidak hanya satu kali. CCTV juga mengatakan demikian. Pak Budi Suprianto (Fraksi Golkar) juga bilang ada beberapa kali," ujar Damayanti saat me­nanggapi keterangan Fathan.

Menduga Fathan tak mem­berikan kesaksian yang benar, majelis hakim mengonfirmasi kepada Budi yang juga hadir sebagai saksi di persidangan ini. "(Pertemuan dengan Fathan) dua kali," tandas Budi.

Namun Fathan bersikukuh kepada keterangannya. "Saya tidak ingat pertemuan itu, saya ingat hanya sekali. Saya pamit duluan dan tidak pernah ketemu lagi sama Amran. Yang saya tahu, kami cuma ngobrol ringan-ringan saja," sebutnya.

Damayanti pun membantah pertemuan itu hanya ngobrol-ngobrol biasa. Menurut dia, per­temuan itu membicarakan pro­gram aspirasi anggota Komisi V DPR di BPJNIX.

Ia menuturkan, dalam per­temuan itu Kepala Kepala Seksi Perencanaan BPJNIX Octo Ferry Silitonga menyerahkan dokumen berjudul program aspi­rasi di BPJNIX, lengkap dengan nama anggota Komisi V yang mendapatkan proyek.

Amran lalu menunjukkan dokumen itu kepada anggotadewan yang hadir. "Ada namasaya, Fathan, Alamuddin Dimyati Rois (PKB), dan Budi Supriyanto. Saya minta Fery (staf Damayanti) mencatat, tapi pan­jenengan (Fathan) bilang diketik saja," sebut Damayanti.

Belakangan, program aspi­rasi Fathan di BPJNIX dicoret. Sebab diambil Musa Zainuddin, kepala kelompok fraksi (ka­poksi) PKB di Komisi V.

Dalam dokumen yang dibe­berkan Amran di persidangan, Musa disebutkan mendapat jatah proyek 250 M dengan kode 6B. Musa telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

Yuyuk menyebutkan Fathan juga menjadi saksi perkara Musa yang masih disidik KPK. "Dia (Fathan) saksi. Rekan se-fraksinya yang ditetapkan oleh pe­nyidik sebagai tersangka yakni MZ," katanya.

Yuyuk juga menandaskan semua nama anggota Komisi V DPR yang terungkap di persidangan akan dipanggil lagi untukmengungkap kasus ini. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya