Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyambut baik wacana pemberian opsi pengampunan kepada sisa anggota kelompok Santoso yang diperkirakan berjumlah 18 orang.
Dia mendorong Pemerintah menindaklanjuti dan mematangkan opsi amnesti terhadap para terduga teroris yang saat ini masih berada di pegunungan Poso tersebut, seperti disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan semasa masih menjabat Menko Polhukam.
"Usulan Luhut tersebut bisa menjadi salah satu solusi progresif dalam rangka mendorong deradikalisasi di Indonesia," ujar Dahnil, (Senin, 8/8).
Karena menurutnya, pendekatan amnesti yang membuka rekonsiliasi dan mengubur dendam akan lebih efektif sebagai bentuk deradikalisasi. Apalagi, pendekatan kekerasan seperti yang dilakukan Polisi melalui Densus 88 selama ini tidak efektif mengurangi kelompok teroris. Justru yang terjadi sebaliknya, reproduksi kelompok radikal yang berujuk pada terorisme.
"Dan harus dipahami Santoso dan Basri serta kawan-kawannya adalah juga korban konflik Poso. Mereka kehilangan banyak anggota keluarga karena konflik tersebut," ungkap anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme, Komnas HAM ini.
Namun karena penyelesaian konflik Poso yang terkesan tidak adil, Dahnil menambahkan, Santoso Cs memupuk dendam yang teramat sangat. Tumpukan dendam ini sejatinya menjadi bibit utama munculnya radikalisasi yang berujung pada terorisme. Hal itu berdasarkan temuannya ketika melakukan penelitian di Posi bersama Tim yang dibentuk Komnas HAM itu.
"Oleh sebab itu, pola meminta Basri dan kelompoknya untuk turun dari gunung dan menyerahkan diri tanpa kekerasan dengan jaminan komitmen Pemerintah akan memberikan pengampunan atau amnesti kepada mereka, saya kira akan memberikan peluang rekonsiliasi di Poso. Di satu sisi. Di sisi lain upaya deradikalisasi yang efektif," sambung Dahnil.
Bahkan, lebih jauh Dahnil berpendapat, amnesti dan pengampunan terhadap kelompok Santoso akan mengakhiri operasi besar di Poso yang telah banyak mengorbankan rakyat Poso. Pola amnesti ini, katanya lagi, bisa menjadi pola umum mendorong deradikalisasi diseluruh Indonesia.
"Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bisa mencontoh upaya non-kekerasan seperti yang dilakukan Perdana Menteri Kanada untuk menekan terorisme di negaranya. Faktanya sukses. Karena sikap
welcoming the other dan merangkul yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kanada tersebut," tekan Dahnil.
"Berbeda dengan negara-negara yang memilih jalan kekerasan dalam pemberantasan kelompok radikal. Yang terjadi justru intensitas teror semakin tinggi. Oleh sebab itu saya mengusulkan Presiden memilih jalan amnesti tersebut," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak.
[zul]
