Dukungan Presiden Joko Widodo kepada Basuki T. Purnama untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang dinilai tidak mengejutkan.
Karena mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai punya kepentingan juga untuk mengamankan dan melindungi Ahok. [Klik: Jasmev: Secara Implisit Jokowi Dukung Ahok]
Apalagi belakangan semakin tersiar kabar, Jokowi terlibat dalam dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta.
"Lah ya lah, itu satu paket," tegas tokoh Jakarta, Marwan Barubara, saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL siang ini (Sabtu, 25/6).
Karena itu, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta ini sendiri juga tidak heran terhadap sikap Jokowi yang tidak memperdulikan hasil audit investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan.
Padahal lembaga auditor resmi negara tersebut menemukan setidaknya enam penyimpangan dalam pembelian lahan seluas 3,64 hektar tersebut dan menimbulkan kerugian negara Rp 191 miliar.
Malah, dia menduga, Jokowi ikut andil atas sikap pimpinan KPK yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan yang nilainya hampir mencapai Rp 1 triliun tersebut.
"Ada intervensi," tegasnya.
Soal dugaan keterlibatan Jokowi ini disampaikan pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita dalam program
Indonesia Lawyers Club (ILC)
TVOne beberapa hari lalu.
"Pergub penetapan NJOP (Jalan Kiai Tapa) 20 juta oleh Jokowi selaku gubernur, bukan Ahok. Itu saya lebih khawatir karena tanggalnya kalau di back date ditandatangani salah seorang pejabat, masalah besar dari segi hukum. Siapa yang memberikan
advice hukum?" ungkap Prof. Romli.
[zul]
