Berita

Saleh Partaonan Daulay/net

Disepakati Biaya Haji Turun 132 Dolar AS

MINGGU, 01 MEI 2016 | 09:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2016 sebesar Rp 34.641.304 atau setara dengan USD 2.585. Dibandingkan tahun lalu, BPIH yang besarnya USD 2.717, besaran BPIH tahun ini turun sebesar USD 132.

Dengan demikian, penurunan BPIH pada masa periode ini telah mencapai USD 684, karena tahun 2015 lalu juga telah diturunkan sebesar USD 502.

"Tadi malam, rapat panja BPIH dengan Pemerintah ditutup pada pukul 3.30 dinihari. Ini adalah bentuk kesungguhan dan komitmen DPR dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji sekaligus penurunan beban jamaah haji Indonesia," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada redaksi, Minggu (1/5).


Jelas Saleh, penurunan BPIH ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan baru dalam pembahasan BPIH tahun ini. Salah satu kebijakan yang dinilai berdampak besar adalah pembayaran seluruh kebutuhan jamaah hanya dibayar dalam mata uang rupiah dan riyal. Sementara tahun lalu, pembiayaan masih didominasi mata uang dollar. Akibatnya, fluktuasi nilai dollar seringkali merugikan jamaah haji.

"Sebagai contoh, tahun lalu kita harus mengalokasikan dana safeguarding untuk melindungi nilai mata uang rupiah sebesar 100 miliar. Sekarang, safeguarding turun drastis menjadi hanya 40 milliar. Itu pun sudah termasuk perlindungan rupiah atas fluktuasi nilai riyal dan antisipasi force major," ujar anggota Fraksi PAN dari Dapil SUmut II ini.

Selain itu, lanjut Saleh, ada sejumlah efisiensi yang dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun lalu, seperti penurunan pagu biaya pemondokan di Mekkah. Efisiensi pemondokan sebesar 40 milliar tahun lalu di Mekkah dapat digunakan untuk menghemat pembiayaan.

"Selain itu masih ada beberapa komponen lain yang secara signifikan dapat meringankan beban jamaah dalam melunasi BPIH," tukasnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya