Berita

Saleh Partaonan Daulay/net

Komisi VIII Fokus Ke Pembahasan BPIH

KAMIS, 28 APRIL 2016 | 08:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama menyepakati untuk menunda evaluasi laporan keuangan haji 2015. Sampai akhir masa persidangan ini, Panja BPIH Komisi VIII bersama pemerintah akan fokus untuk menuntaskan pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Evaluasi laporan keuangan haji 2015 akan dilanjutkan kembali setelah DPR kembali bersidang pertengahan bulan Mei.

"Evaluasi laporan keuangan haji itu ternyata rumit. Ada banyak hal yang perlu diklarifikasi dari Kementerian Agama. Karena itu, evaluasinya tidak bisa dituntaskan sampai akhir persidangan. Pilihannya, ditunda dulu agar BPIH bisa ditetapkan. BPIH menjadi skala prioritas karena calon jamaah haji saat ini sedang menunggu," kata Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, Kamis (28/4).

Panja BPIH meyakini akan menuntaskan pembahasan sebelum masa reses dimulai. Sebab, pembahasan BPIH sudah dilakukan sejak masa persidangan yang lalu. Saat ini, tinggal melanjutkan pembahasannya saja.


"Sebetulnya waktu penetapannya tidak jauh beda dari tahun lalu. Tahun lalu ditetapkan tanggal 22 April. Tahun ini insyaAllah ditetapkan akhir April ini," ujar Saleh.

Jelas dia, Kemenag dinilai masih punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Apalagi, menurut penjelasan Kemenag, proses penyediaan pemondokan, katering, dan transportasi darat sudah hampir selesai. Menurut laporan terakhir, Penyediaannya sudah rata-rata sudah di atas 90 persen.

Saleh menambahkan, selain karena rumitnya evaluasi keuangan haji 2015, keterlambatan pembahasan BPIH tahun ini juga dikarenakan kepastian kuota jamaah haji Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin baru menyampaikan kejelasan kuota itu kepada Komisi VIII dua hari lalu, Selasa (26/4).

"Kementerian Agama kan pernah menyebut ada penambahan kuota 10 ribu. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh Kementerian Agama, tambahan kuota itu tidak jadi diberikan. Artinya, kuota  tahun ini persis sama dengam tahun lalu yaitu 168.800 dengan rincian 152.200 haji regular dan 13.600 jamaah haji khusus," kata anggota Fraksi PAN, dari dapil Sumut II ini. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya