Berita

jokowi/net

Jokowi Minta Harga Bahan Pokok Ditekan Jelang Ramadhan Dan Lebaran

RABU, 27 APRIL 2016 | 08:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo mengintruksikan kepada para menteri untuk bisa menekan harga bahan pokok jelang Ramadhan dan Lebaran 2016.

"Sebagai contoh misalnya, daging sekarang sekitar Rp 120.000/kg, Presiden meminta untuk bisa diturunkan pada saat Ramadhan dan Lebaran itu di bawah Rp 80.000," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Pramono, tentunya penurunan harga itu harus ada upaya, terutama bagi birokrasi yang memberikan perizinan di kementerian tertentu. Yang mempersulit izin, memperlama izin, lanjut Seskab, Presiden telah memerintahkan untuk diganti atau dicopot.


"Jadi tidak boleh bermain-main dengan hal yang berkaitan dengan ketersediaan untuk masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, dan juga Idul Fitri" terang Pramono.

Selain itu, lanjut dia, hal yang berkaitan dengan keamanan, transportasi, kemudian BBM dan energi juga diminta untuk dijaga. Jelas dia, akan diadakan Ratas sekali lagi membahas evaluasi dari persiapan, terutama beberapa komoditas utama, yaitu daging, minyak, harga beras.

"Presiden telah memberikan instruksi diminta harganya lebih rendah dari harga sekarang," terangnya seperti dilansir dari setkab.go.id.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, selain beras, daging, dan minyak, ada juga beberapa komoditi lain yang tidak sepenting beras, tetapi sangat banyak digunakan di rumah tangga yang harganya juga agak naik hari-hari ini.

Komoditi itu, kata Darmin, adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Itu karena harganya juga sedang meningkat.

"Itu diminta oleh Presiden untuk mulai dikendalikan dan dicarikan jalannya, apakah ini persoalan logistik, apakah ini persoalan pasokannya yang betul-betul kurang, itu harus dicari jalan untuk mengatasinya," ungkap Darmin. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya