Berita

Soal Boikot Produk Israel, Yang Salah Jokowi Atau Johan Budi

SELASA, 08 MARET 2016 | 18:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dorongan Presiden Joko Widodo agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam memboikot produk Israel disambut baik oleh netizen.

Karena usul yang disampaikan Presiden itu dinilai sebagai langkah konkret untuk membantu Palestina mendapatkan kemerdekaan.

Namun, sejumlah pengguna Twitter mulai kecewa setelah Juru Bicara Presiden Johan Budi menyatakan yang diboikot itu bukan produk, tapi kebijakan Israel.


"Saya sempat gembira ketika kemarin dri KTT OKI dpt kabar pak Jokowi menyerukan boikot produk Israel, eh tdi pagi mlh dibantah sama jubir," kicau Isabilal lewat akun Twitter-nya, @super_sabs petang ini.

Malah ada yang mempertanyakan Johan Budi yang meluruskan pernyataan Presiden.

"Ini yang salah Johan Budi atau @jokowi? Jelas2 boikot produk Israel. Para pendukungnya sudah senang eh diralat," cuit Abu Nayla lewat akun Twitter-nya, @Johny_Ardy.

Sementara itu, politikus muda Demokrat Ulil Abshar Abdalla sendiri tidak mengerti maksud pernyataan Presiden Jokowi.

Karena Jokowi menyerukan memboikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan atau Palestina.

"Pres Jokowi serukan boikot produk Israel yg dibuat di tanah pendudukan. Kok nanggung sih boikotnya. Dan bagaimana cara menengarainya?" katanya mempertanyakan.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, pada Senin sore.

Seruan ini  sebagai salah satu bentuk peningkatan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ucap Presiden.

Ucapan Presiden tersebut memang menjadi pembicaraan di Twitter. Bahkan menjadi trending topic. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya