Berita

Persyaratan Lengkap, Status KEK Pariwisata Belitung Tinggal Persetujuan Presiden

SELASA, 01 MARET 2016 | 19:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Usulan Tanjung Kelayang dan Juru Seberang Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berjalan mulus. Setelah proses administrasi di level Bupati Belitung dan Gubernur Babel berjalan cepat, proses di Kemenko Perekonomian hari ini pun berlangsung lancar.

Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendag Thomas Lembong dan Kepala BKPM Franky Sibarani menyetujui usulan itu. Semua persyaratan administratif yang dikawal Kemenpar sudah lengkap, dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

"Semua persyaratan telah dipenuhi, pengusul adalah konsorsium swasta Dharmawangsa Group dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemkab dan pemprov. Tanah sudah berstatus HGB dan siap dikembangkan," ujar Menko Darmin.


"Lokasinya strategis hanya 45 menit terbang dari Jakarta maupun Singapura dengan daya tarik wisata alam (eco-tourism) dan budayanya," sambungnya.

Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam melengkapi infrastruktur (airport dan terutama listrik). "Tanjung Kelayang Belitung merupakan 1 dari 10 destinasi prioritas pariwisata yang telah ditetapkan Kemenpar. Berpotensi untuk menjadi destinasi utama pariwisata Indonesia menyumbangkan 1 juta wisman," ungkap Menko Darmin.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga menjelaskan keistimewaan KEK Belitung . Antara lain, atraksinya sudah sangat bagus dan lengkap. Ada pantai yang indah, pasir putih yang bersih, laut dengan air yang jernih, batu-batuan raksasa yang sarat sejarah, dan juga punya budaya yang kental.

"Critical success factor-nya ada di aksesibilitas, terutama banda menuju ke Belitung masih harus diperpanjang, agar pesawar berbadan lebar bisa mendarat di sana. Ini sudah disetujui oleh Kemenhub, sehingga bisa dinaikkan statusnya menjadi bandara internasional. Maka, akses direct flight dari negara asing akan memperkuat daya dukung sebagai kawasan pariwisata," tandasnya.

Dia berharap pada 9 Maret 2016 mendatang sudah bisa diumumkan Tanjung Kelayang dan Juru Seberang Belitung sebagai KEK Pariwisata. Kebetulan, saat itu Presiden Jokowi berkunjung ke Negeri Laskar Pelangi tersebut untuk menyaksikan fenomena alam Gerhana Matahari Total (GMT). "Kebetulan juga GMT tahun ini sangat istimewa buat Kemenpar,"  tutur Arief Yahya.

Istimewanya, peristiwa yang hanya terjadi 350 tahun sekali, dan hanya di Indonesia, yang dilalui daratannya yaitu di 12 provinsi. Dan ini kali pertama GMT dikemas dan dipromosikan oleh Kemenpar ke seluruh dunia. Ada 100 event dan atraksi untuk menyambut GMT. "Yang paling istimewa adalah, kita punya KEK baru, Belitung. KEK pertama kali yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," jelas Menpar. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya