Berita

ilustrasi/net

Ketua Komisi VIII: Lonjakan Signifikan Jumlah Buruh Asing Harus Jadi Perhatian Pemerintah

SELASA, 01 MARET 2016 | 17:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelonjakan jumlah pekerja asing di Indonesia bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial. Karena semakin banyak WNA bekerja di Indonesia, akan semakin banyak pengangguran di Tanah Air.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (1/3), terkait laporan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan laporan BPS, sampai akhir Februari, terdapat 25.328 pekerja WNA yang masuk ke Tanah Air. Jumlah ini naik drastis 69,3 persen jika dibandingkan tahun lalu. 

Karena dia meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi lonjakan pekerja WNA di Indonesia.


"Di saat pemerintah gagal menambah jumlah lapangan kerja secara signifikan, fenomena kehadiran pekerja asing ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menaikkan kualitas para pekerja Indonesia. Jika tidak, para pekerja kita akan menjadi penonton di rumah sendiri," ungkap Saleh.

Dia menjelaskan ada beberapa kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan masalah tengara kerja. Yaitu Kementerian Tenaga kerja, BNP2TKI, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. "Kementerian-kementerian tersebut sudah semestinya melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan," jelas anggota Fraksi PAN ini.

Dia mengungkapkan Indonesia tidak semestinya menjadi pasar bagi negara-negara lain. Dengan potensi tenaga kerja yang begitu besar, semestinya tenaga kerja kita bisa bersaing. "Pada titik inilah, peran pemerintah dituntut untuk berbuat dalam memproteksi tenaga-tenaga kerja Indonesia," demikian legislator asal dapil Sumatera Utara II ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya