Berita

ilustrasi/net

Ketua Komisi VIII: Lonjakan Signifikan Jumlah Buruh Asing Harus Jadi Perhatian Pemerintah

SELASA, 01 MARET 2016 | 17:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelonjakan jumlah pekerja asing di Indonesia bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan sosial. Karena semakin banyak WNA bekerja di Indonesia, akan semakin banyak pengangguran di Tanah Air.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (1/3), terkait laporan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan laporan BPS, sampai akhir Februari, terdapat 25.328 pekerja WNA yang masuk ke Tanah Air. Jumlah ini naik drastis 69,3 persen jika dibandingkan tahun lalu. 

Karena dia meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi lonjakan pekerja WNA di Indonesia.


"Di saat pemerintah gagal menambah jumlah lapangan kerja secara signifikan, fenomena kehadiran pekerja asing ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menaikkan kualitas para pekerja Indonesia. Jika tidak, para pekerja kita akan menjadi penonton di rumah sendiri," ungkap Saleh.

Dia menjelaskan ada beberapa kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan masalah tengara kerja. Yaitu Kementerian Tenaga kerja, BNP2TKI, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. "Kementerian-kementerian tersebut sudah semestinya melakukan koordinasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan," jelas anggota Fraksi PAN ini.

Dia mengungkapkan Indonesia tidak semestinya menjadi pasar bagi negara-negara lain. Dengan potensi tenaga kerja yang begitu besar, semestinya tenaga kerja kita bisa bersaing. "Pada titik inilah, peran pemerintah dituntut untuk berbuat dalam memproteksi tenaga-tenaga kerja Indonesia," demikian legislator asal dapil Sumatera Utara II ini. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya