Berita

ilustrasi

Artis-Artis Yang Menjadi Tokoh LGBT Harus Diboikot

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 21:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang membatasi serta melarang tayangan-tayangan yang berbau propaganda LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) di media elektronik didukung.

Karena hampir semua tayangan di televisi mengeksploitasi yang bersifat kampanye ataupun mempengaruhi pemirsa dalam pemilihan gaya hidup terkait dengan orientasi seksual. Bahkan, televisi sangat memberi ruang atas tumbuhnya gaya hidup berorientasi pada penyimpangan seksual.

"Kejahatan terbesar yang telah dilakukan media elektronik adalah secara sengaja, langsung ataupun tidak langsung, menayangkan kampanye ataupun promosi LGBT," tegas juru bicara Gerakan Wanita Nusantara (Granita), Rani Kurniati, dalam penjelasannya kepada media, Selasa (23/2).


Menurutnya, pelarangan KPI atas tayangan LGBT itu harus juga diikuti oleh pelarangan yang menampilkan para artis, aktor, bintang LGBT yang terjun dalam dunia iklan termasuk penempatan outdoor. Jika ini belum mempan, Granita akan berkampanye memboikot produk-produk yang menggunakan bintang iklan dari komunitas LGBT.

"Sasaran tayangan terkait gaya hidup adalah remaja atau yang dikenal dengan usia akil balig. Mereka inilah yang karena usianya ingin coba-coba, kemudian menyerap semua informasi dari tayangan-tayangan tanpa filter," ungkapnya.

Menurutnya, rasa penasaran dan ingin mencoba itulah yang kemudian dimanfaatkan kelompok LGBT. "Dan urusan tayangan tidak dewasa atau tidak tepat bukan hanya tanggung jawab KPI tetapi juga orang tua," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya