Jokowi harus Tanggung Jawab Terhadap Berbagai Persoalan Pelindo II

DPR semestinya tak perlu membentuk Panitia Khusus untuk mengusut berbagai persoalan di tubuh PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II. Karena itu adalah urusan Presiden.

"Masalah Pelindo harusnya Jokowi yang tanggung jawab selaku Kepala Exekutif, bukan DPR selaku legislatif sampai buat Pansus segala. PDIP heboh politicking," ujar politikus senior Rachmawati Soekarnoputri dalam pesan singkatnya (Kamis, 5/11).

Selain soal dugaan korupsi pengadaan crane, perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings, hingga soal pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim menjadi sorotan Pansus.

Soal pencopotan Komjen Buwas saat mengusur dugaan kasus pengadaan crane tersebut, menurutnya, Presiden selaku atasan Kapolri yang seharusnya ditanya.

"Sementara masalah korporasi bermasalah,' bukan hanya Pelindo. Masih banyak lagi dan itu tanggung jawab eksekutif selaku regulator. Apalg konon ini kabinet presidential, kenapa buang badan ke parlemen?" tandas Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) ini mempertanyakan. [zul]