Komando penanggulangan bencana api dan asap yang sudah melanda Sumatera dan Kalimantan selama dua bulan ini ternyata tidak jelas, di tingkat wilayah maupun di pusat.
Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Riau Intsiawati Ayus di sela-sela diskusi, di Jakarta, Sabtu (10/10).
"Saya tanya, di mana pusat komandonya, bingungkan jawabnya? Seandainya, presiden mengatakan masalah asap satu komando di tangannya, lalu di mana sekretariatnya? Bingung juga kan," kata Intsiawati Ayus.
Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan untuk rujukan pelaporan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan serta penanganan korban.
"Kita semua tidak tahu di mana pusat komando. Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana-kah, atau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal kita sudah berhadapan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sejak 20 tahun lalu. Tapi pemerintah tetap lamban dan gagap mengatasinya," ujar seperti dilansir
jpnn.Karena gagapnya, ujar senator asal Provinsi Riau itu, pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas dan jaminan kesehatan untuk satuan tugas (satgas) pemadam api dan asap.
"Yang lebih memprihatinkan lagi, Satgas di Riau sudah habis masa tugasnya, jadi seluruh biaya disetop. Tapi produksi api, asap dan korban jalan terus. Kalau biaya tidak disetop, masalah nambah lagi," ungkapnya.
Karena itu, Intsiawati mendesak Presiden Jokowi segera menetapkan satu komando yang jelas untuk mengatasi bencana api, asap dan korban.
[zul]
