Asing Sampai Ikut Atasi Asap, Bukti Willem Tak Becus Pimpin BNPB

Anggota Komisi VIII DPR Chatibul Umam Wiranu menilai kabut asap yang meresahkan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera semestinya sudah bisa diatasi. Apalagi, anggaran yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran hutan sudah terlalu banyak.

"Sejauh ini, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah menghabiskan lebih dari 500 M untuk pemadaman titik api. Hasilnya nihil. Uang sebanyak itu sekarang berubah jadi abu, namun kebakaran masih terjadi dan asap semakin mengganggu," ujar Chatibul Umam Wiranu dalam keterangannya malam ini (Sabtu, 10/10).

Menurutnya, asap tersebut belum juga bisa diatasi karena Willem Rampangilei, Kepala BNPB yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September bulan lalu, tidak cakap memimpin lembaga tersebut.

BNPB sebagai leading sector dalam mengatasi asap  juga sangat memalukan. Sebab, negara-negara lain terpaksa dilibatkan untuk memberikan bantuan memadamkan kebakaran hutan.  Dia menjelaskan kalaupun nanti titik-titik api sudah mati dan asap telah hilang, dipastikan itu bukan prestasi Kepala BNPB. Tetapi, itu adalah karena bantuan asing dan juga karena hujan yang sudah mulai turun.

"Kita tidak menyalahkan bantuan asing. Namun, melibatkan pihak asing, itu sama saja dengan membuka jalan bagi pihak luar untuk mengetahui secara detail daerah teritorial Indonesia. Padahal, daerah teritorial Indonesia adalah wilayah eksklusif yang harus dilindungi," tegasnya.

Selain itu, bekas deputi di Kantor Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tersebut juga dinilai kurang kooperatif dengan komisi VIII, mitra BNPB di DPR.
 
Pada Senin (12/10) komisi VIII memanggil kepala BNPB. Tetapi dengan dalih sedang memantau pemadaman api yang tidak padam-padam itu, Willem Rampangilei meminta dijadwal ulang.

Padahal, jelas Chatibul pihaknya ingin mendengarkan penjelasan apa yang telah dilakukannya dalam memadamkan titik-titik api yang ada. Karena komisi VIII juga sangat resah dengan kondisi saat ini.

"Dengan sikap seperti ini, kita khawatir terhadap masa depan BNPB. Kalau pemerintahan yang lalu, itu sangat kooleratif. Kita selalu mendapatkan penjelasan yang meyakinkan," pungkasnya. [zul]