. Nilai tukar rupiah sempat melewati angka Rp14.700 per dolar AS. Ironisnya hal ini terjadi justru di saat sehari setelah Pemerintah bersama DPR menetapkan angka nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.900 per dolar pada indikator asumsi makro ekonomi pada RAPBN 2016.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, volatilitas nilai rupiah pada hari kemarin menunjukkan reaksi pasar yang negatif terhadap patokan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.900.
"Hal ini sekaligus bukti kegagalan Bank Indonesia membangun kepercayaan para pelaku pasar. Respon pasar yang negatif terhadap Bank Indonesia ini, resikonya harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia karena nilai rupiah sudah undervalued," tegas Misbakhun, Rabu malam (23/9).
Dia menjelaskan, industri di Indonesia banyak ditopang oleh bahan baku dari impor, yang dibeli dengan dolar AS. Maka, dengan BI tak bisa menjaga kurs rupiah terhadap dolar AS, maka tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan makin berat pada 2016 nanti.
Selaku anggota Komisi XI DPR RI, sejak awal Misbakhun selalu mengingatkan kepada Bank Indonesia untuk lebih rasional, lebih cermat, dan lebih realistis dalam menetapkan angka nilai tukar rupiah itu. Diharapkan angka patokan tersebut bisa diterima pasar dan membangun kepercayaan pasar dan dunia usaha.
"Ternyata angka patokan rupiah yang dibuat Bank Indonesia sebesar Rp13.900 direspon negatif oleh pasar sehingga nilai rupiah makin terpuruk," tegas Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI itu..
Dia menilai instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sangat konvensional, feodal, tidak transparan, dan dijalankan tanpa menerapkan prinsip governence.
"Jadi sangat wajar apabila Bank Indonesia gagal menjalankan tugas utamanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah," kata dia.
Diapun mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera berkirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI supaya segera melakukan audit atas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah. Baginya, audit investigatif BPK atas BI patut dilaksanakan demi mengetahui kesungguhan BI mengawal sektor moneter Indonesia, plus menyelidiki kemungkinan conflict of interest di internal BI.
"Saya sangat khawatir cadangan devisa kita akan habis digunakan oleh Bank Indonesia hanya untuk melakukan intervensi pasar tapi tidak membuahkan hasil apapun. Rupiah makin terpuruk. Cadangan devisa negara tergerus. Tapi pendapatan Bank Indonesia dari valas makin bertambah dan bertumpuk. Sebuah ironi yang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa," paparnya.
[ysa]
