Berita

pekerja sosial/net

Kebutuhan pada Pekerja Sosial Profesional Tak Bisa Ditunda Lagi

RABU, 23 SEPTEMBER 2015 | 05:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Ada lima isu strategis yang harus disikapi serius oleh para wisudawan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Kelima isu itu adalah pekerja sosial profesional, penanganan anak berhadap dengan hukum, PKH, pentingnya verifikasi dan validasi, serta keterpaduan program.

"Dari lima isu tersebut, mesti dipahami sebagai tantangan bagi seluruh wisudawan STKS di masa depan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada acara Wisuda STKS di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/9/2015)

Kelima isu tersebut, Pertama, kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial (peksos) bagitu tinggi karena terkait estimasi dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga 2015 ada sekitar 17,2 juta orang.


Sementara itu, jumlah peksos di Indonesia jauh dari angka ideal. Saat ini, peksos ada 15.522 orang dan jika dipersentasikan baru 10 persen dari total kebutuhan 155 ribu orang.

"Kebutuhan peksos tidak dapat ditunda. Sebab, saya ingin memberikan gambaran, seperti pananganan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan korban sangat banyak dan jika setiap hari 50 orang tewas, apakah masih bisa hidup tenang?" tanya Mensos.

Tahun ini, pemerintah merehabilitasi sosial 100 ribu korban narkoba. Maka, dibutuhkan 700 peksos dan 500 konselor adiksi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari STKS dengan segenap alumninya.

"Kementerian Sosial (Kemensos) cepat bergerak merekrut SDM, melakukan pelatihan dan bekerja sama dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di seluruh Indonesia. Dibutuhkan kecepatan bergerak agar generasi muda tidak hancur karena narkoba," tandasnaya. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya