Berita

Politik

Temuan IBC, Direksi PGN Diduga Selewengkan Duit Rp 1,57 Miliar untuk Pribadi

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 15:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Perusahaan Gas Negara/PGN perusahaan BUMN yang core usaha pada gas seharusnya senantiasa menciptakan aturan yang mendukung terciptanya perusahaan yang clean dan berdaya saing. Termasuk di dalamnya menjunjung efisiensi anggaran.

Namun kenyataannya berbeda. Dirut PGN justru membiarkan direksinya mempergunakan biaya perusahaan untuk hadir nikahan karyaawan.

Temuan tim kajian Indonesia Budget Control (IBC), selama periode 2011-2013, dana perusahaan dipergunakan bukan untuk semestinya. Seperti menghadiri undangan nikah dan lainnya. Begitu pula atas dasar Keputusan Direksi No 016600./K/HK.00.01/UM/2013, penggunaan kartu kredit para direksi tidak terkontrol. Total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp 1,57 miliar.


"SK ini berpotensi menimbulkan penyelewengan dana perusahan negara untuk kepentingan pribadi," tegas Direktur IBC, Akhmad Suhaimi dalam rilisnya kepada redaksi, Selasa (22/9).

Sebab itulah, menurut Akhmad, pengeluaran dana perusahaan sebelum keluarnya SK dimaksud harus dipertanggungjawabkan. IBC, imbuh Akhmad, juga meminta penegak hukum menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan dana PGN selama periode 2011-2013 untuk kepentingan pribadi.

"Selama ini Dirut PGN membiarkan penyimpangan itu berkembang biak, maka selayaknya dirut PGN dipecat," pungkasnya.[wid] 

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya