Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Pimpin Langsung Atasi Pembakaran Lahan di Riau!

SELASA, 15 SEPTEMBER 2015 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo harus serius dan harus memimpin langsung upaya mengatasi pembakaran lahan di Riau, terutama pada aspek pemadaman titik api.

Demikian disampaikan Kaukus Pemuda Riau-Jakarta dalam keterangan kepada redaksi. Kaukus ini terdiri dari Ton Abdillah Has (Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Golkar), Tri Wahono (staf Ahli DPR RI), Rinny Marthavinna (Ketua DPP KNPI), Asrizal Nasri (Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Muhammad Rafi (Ketua PB HMI MPO), Bob Febrian (seniman dan pekerja sosial), Yusafat Rendra (Wasekjen DPP KNPI) dan Ardi Amsyar (Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Se-Indonesia).

"Pemerintah juga harus serius lakukan upaya massif mengobati dan mencegah penyakit yang ditimbulkan asap, serta melakukan penegakan hukum hingga tuntas, termasuk menyeret pelaku dan dalangnya ke pengadilan serta mencabut hak konsesi lahan yang telah diberikan," kata Ton Abdillah Has beberapa saat lalu (Selasa, 15/9).


Ton mengingatkan bahwa setelah lebih sebulan masyarakat Riau dan sekitarnya menghirup udara yang penuh polusi akibat pembakaran lahan di Riau dan sekitarnya, nampaknya belum juga ada tanda-tanda mereda. Justru sebaliknya, kabut asap semakin parah dan belum nampak keseriusan pemerintah dalam mengatasinya, baik pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat.

"Hingga kini, pembakaran lahan masih ditangani dengan cara-cara biasa, sementara kerusakan yang ditimbulkan serta gangguan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sudah demikian luar biasa," tegas Ton.

Baru beberapa hari ini saja, lanjut Ton, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BNPB dan Panglima TNI/Kapolri untuk terjun langsung menangani kebakaran lahan di Riau. Hal itu pun disinyalir, bukan disebabkan penderitaan jutaan warga Riau dan sekitarnya selama lebih dari sebulan ini, melainkan lebih sebagai respon atas protes dan tekanan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya