Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Pimpin Langsung Atasi Pembakaran Lahan di Riau!

SELASA, 15 SEPTEMBER 2015 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo harus serius dan harus memimpin langsung upaya mengatasi pembakaran lahan di Riau, terutama pada aspek pemadaman titik api.

Demikian disampaikan Kaukus Pemuda Riau-Jakarta dalam keterangan kepada redaksi. Kaukus ini terdiri dari Ton Abdillah Has (Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Golkar), Tri Wahono (staf Ahli DPR RI), Rinny Marthavinna (Ketua DPP KNPI), Asrizal Nasri (Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Muhammad Rafi (Ketua PB HMI MPO), Bob Febrian (seniman dan pekerja sosial), Yusafat Rendra (Wasekjen DPP KNPI) dan Ardi Amsyar (Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Se-Indonesia).

"Pemerintah juga harus serius lakukan upaya massif mengobati dan mencegah penyakit yang ditimbulkan asap, serta melakukan penegakan hukum hingga tuntas, termasuk menyeret pelaku dan dalangnya ke pengadilan serta mencabut hak konsesi lahan yang telah diberikan," kata Ton Abdillah Has beberapa saat lalu (Selasa, 15/9).


Ton mengingatkan bahwa setelah lebih sebulan masyarakat Riau dan sekitarnya menghirup udara yang penuh polusi akibat pembakaran lahan di Riau dan sekitarnya, nampaknya belum juga ada tanda-tanda mereda. Justru sebaliknya, kabut asap semakin parah dan belum nampak keseriusan pemerintah dalam mengatasinya, baik pemerintah daerah, apalagi pemerintah pusat.

"Hingga kini, pembakaran lahan masih ditangani dengan cara-cara biasa, sementara kerusakan yang ditimbulkan serta gangguan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sudah demikian luar biasa," tegas Ton.

Baru beberapa hari ini saja, lanjut Ton, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BNPB dan Panglima TNI/Kapolri untuk terjun langsung menangani kebakaran lahan di Riau. Hal itu pun disinyalir, bukan disebabkan penderitaan jutaan warga Riau dan sekitarnya selama lebih dari sebulan ini, melainkan lebih sebagai respon atas protes dan tekanan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya