Berita

trump-setnov/net

MKD Bisa Panggil Pakar Hubungan Internasional untuk Nilai Setya Novanto dan Fadli Zon

RABU, 09 SEPTEMBER 2015 | 10:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tantangan Majelis Kehormatan Dewan (KMD) terkait dengan pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan dengan salah satu bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, adalah mengkonstruksikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan DPR dan keterkaitannya dengan pasal-pasal yang ada dalam kode etik.

"Dengan kata lain, ini bukan sekedar mencari cantolan pasalnya, tapi juga memformulasikan penilaian MKD," kata Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSKH), Ronald Rofiandri, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/9).

Untuk itu, lanjut Ronald, MKD perlu menetapkan serangkaian langkah untuk menyusun penilaiannya agar tidak terbentur kepada keterbatasan materi muatan kode etik DPR, yang jika dibaca cenderung mengatur hal-hal yang umum. Khawatirnya MKD kesulitan untuk menemukan dan mengaitkan pelanggaran dengan pasal-pasal kode etik DPR.


"MKD bisa saja memanggil pakar hubungan internasional, hukum internasional atau diplomasi sebagai referensi penilaian MKD," ungkap Ronald.

MKD juga, sambung Ronald, perlu melakukan konfirmasi apakah pihak Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI setempat mengetahui agenda pimpinan DPR menemui Donald Trump. Mengingat kebiasaan koordinasi selama ini setiap kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri, pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI setempat selalu turut diberitahu.

Jika tidak diberitahu, lanjutnya, maka pertemuan pimpinan DPR bersifat spontan. Dan perlu diingat pula bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU MD3, salah satu tugas pimpinan DPR adalah menyusun rencana kerja pimpinan.

"Apakah selain menghadiri sidang IPU, pertemuan dengan DT termasuk rencana kerja pimpinan yang sudah disiapkan sebelum keberangkatan? Sisi kontroversial yang muncul adalah sesuatu yang belakangan beresiko ketidakpatutan.," demikian Ronald. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya