Berita

Nusyirwan/net

Ketua PDIP: Rini Soemarno Offside!

SABTU, 05 SEPTEMBER 2015 | 16:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. ‎Menteri BUMN Rini Soemarno sudah bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya, serta terkesan tidak menguasai masalah. Lebih kacau lagi, yang terjadi saat ini banyak ekspos dan inisiatif BUMN tidak dikoordinasi dengan kementerian teknis, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Demikian disampaikan anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono‎. Nusyirwan pun mengingatkan Rini bahwa operasional BUMN berada di kementerian sektor teknis masing-masing. 

‎Ironisnya lagi, lanjut Nusyirwan, tidak menguasai masalah tapi sangat ngotot ingin mewujudkan proyek tersebut. Tentu saja ini sangat berbahaya sebab langkah kebijakan yang didorong Rini tidak sesuai dengan masterpland Kereta Api Nasional, juga rencana tata ruang wilayah. 

‎ ‎"Bahkan Menteri Rini barangkali tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakannya sebagai Menteri BUMN. Barangkali Bu Rini, perlu membaca poin-poin yang ada di Nawacita ‎yang jadi modal Jokowi memenangkan pilpres lalu. Sejatinya, program-program itu merujuk kepada Nawacita dan potensi pengembangan‎ wilayah kurang terlihat di proyek High Speed Train Jakarta-Bandung ini. Bagi saya, memakai istilah anak muda sekarang, Menteri BUMN offside," tambah Nusyirwan beberapa saat lalu (Sabtu, 5/9). 

‎Menurutnya, setiap program/kegiatan sektor teknis seperti proyek bandara, pelabuhan, jalan maupun energi, ada aturan dan ketentuan yang berlaku nasional maupun international. Karena itu, seorang menteri tidak bisa suka-sukanya sendiri. 

‎"Saya apresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menolak proyek tersebut dan meminta dilalukan kaji ulang," lanjut Nusyirwan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. 

‎Perlu diketahui, ketika proyek kereta api cepat ini belum jadi pembahasan publik, Nusyirwan sejak awal telah meragukan proyek ini. Ia juga sudah mengingatkan Pemerintah dengan berbagai argumentasi,  mulai dari soal pendanaan, kelayakan, kondisi riil di lapangan termasuk soal tidak diperhatikannya potensi pengembangan wilayah. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya