Berita

jusuf kalla/net

Benarkah Posisi JK Semakin Kuat dengan Pencopotan Budi Waseso

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 04:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso, akhirnya digantikan Komjen Anang Iskandar.

Dalam dua hari terakhir ini, kabar pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim menjadi sorotan publik. Buwas dicopot terkait tindakannya membongkar kasus dwelling time dan korupsi di Pelabuhan. Disebutkan, ada tokoh kakap yang tak ingin usaha gelapnya di pelabuhan terbongkar dengan tindakan Buwas.  

Ada analisa, pencopotan Buwas ini, paling tidak mengindikasikan dua kemungkinan.


Kemungkinan pertama, Presiden Joko Widodo memang lemah terhadap tekanan dari kiri dan kanan, yang meminta agar penyidikan kasus-kasus itu dihentikan.

Kemungkinan kedua, bisa jadi ada elemen pemerintahan yang memang diduga "terlibat" dalam kasus-kasus yang ditangani Buwas.

Analisa ini kemudian diperkuat dengan pernyataan beberapa elit di kekuasaan. Dengan demikian, patut diduga, pihak-pihak yang menginginkan pencopotan Budi Waseso sebagaimana disampaikan elit karena terganggu atas langkah pemberantasan korupsi.‎

Pada akhirnya pencopotan Buwas dari Kabareskrim ini dinilai membahayakan langkah penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, dan juga mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dalam konteks peta politik dan peta kekuataan, ada yang menilai bahwa pencopotan Buwas ini semakin mengindikasikan bahwa Jokowi lemah. Jokowi rapuh ketika harus berhadapan dengan Jusuf Kalla, yang kabarnya mengingingkan pergantian Buwas karena mau menempatkan orang dekatnya di posisi Kabareskrim. Dikabarkan juga bahwa orang dekat JK di internal polisi tersebut ikut memberi jasa dengan berhasil memasangkan JK sebagai wapres-nya Jokowi.

Dalam konteks ini juga dipahami bahwa ke depan, posisi JK akan semakin kuat.

Tentu saja, pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan analisa, prediksi maupun dugaan ini. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya