Berita

fadli zon/net

Penjelasan Fadli Zon Ini Bikin Alasan PAN Gabung ke Pemerintah Terlihat Mengada-ada

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 01:07 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, PAN bergabung ke pemerintahan karena mau membantu Jokowi-JK menghadapi situasi ekonomi nasional.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik, serta tak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sejauh ini, KMP juga bersikap obyektif dan tak pernah menjegal pemerintah, sebab ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi.

"Keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR. Tapi karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. Pemerintah tak mampu menngkonsolidasikan timnya, tak mampu mendiagnosa, dan bahkan tidak tahu mana yang jadi prioritas," kata Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 3/9).


"Bahkan Presiden sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan Presiden," sambung Fadli.

Fadli Zon menilai bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum khususnya di bidang ekonomi. Dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional, namun situasi ini tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya. Dengan demikian, ini terkait leadership dalam pemerintahan.

"Pemerintah tak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi. Kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban hutang luar negeri semakin meningkat. Rupiah terpuruk hebat sejak 1998. Cadangan devisa menurun. Rakyat juga yang akhirnya sengsara dan tambah menderita," jelas Fadli.

Sehingga, Fadli menekankan, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini. Dan DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat.

"Makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini, lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya," demikian Fadli Zon. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya