‎RMOL. Presiden Joko Widodo bukan membatalkan pembubuhan tanda tangan prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen.
Presiden hanya ingin agar 7 proyek DPR rampung dibangun terlebih dahulu sebelum menandatangani prasasti yang terletak di depan Museum baru DPR di lantai 2 gedung kura-kura, Senayan, Jakarta.
‎Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga ketua tim tujuh proyek DPR saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 14/8).
‎"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana kan beliau ingin supaya satu project itu nampak dan clear dulu. Baru ada proses kemana arahnya kita bicarakan. Kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," ujarnya.
‎Lain halnya dengan pendapat Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan bahwa batalnya penandatanganan tersebut dikarenakan faktor teknis. Dalam hal ini, DPR tidak memberitahu Jokowi akan ada prosesi penandatanganan prasasti.
‎"Awalnya itu sepihak dari kita. Belum dikomunikasikan, itu optional," ucapnya.
‎Lebih lanjut, Fadli mengklaim ‎bahwa Jokowi akan mendukung secara penuh pembangunan 7 proyek DPR tersebut. Fadli bahkan memastikan proyek yang dipimpin Fahri Hamzah itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
‎"Tidak ada masalah. Tinggal langkah-langkahnya yang dibicarakan," tandasnya.
[dem]
