Berita

juliaman saragih/net

Jokowi Harus Copot Rini Soemarno Bila Memang Hormati Megawati

SELASA, 19 MEI 2015 | 10:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Isu resufhle kabinet yang mencuat beberapa waktu ini masih menyisakan pertanyaan kriteria menteri apa saja yang layak diganti oleh Presiden Joko Widodo.

Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) sebagai lembaga think-thank penyokong Jokowi-JK mempunyai penilaian sendiri dengan mengkategorikan menjadi dua tipe menteri. Dalam penilaian Pusaka Trisakti, ada dua tipe menteri yang layak diganti.

Tipe pertama, yang tidak memiliki semangat untuk menerjemahkan ideologis Trisakti-Nawacita ke dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti soal keberpihakan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keteradilan energi serta peningkatan kesejahteraan rakyat berorientasi pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan/kebijakan berpihak korporasi semata .


"Tipe kedua, yang menjadi liabalities (beban) dalam komunikasi politik Jokowi dengan partai pendukung, " kata Direktur Penelitian Pusaka Trisakti, Juliaman Napitu Saragih, beberapa saat lalu (Selasa, 19/5).

Menurut Juliaman, menteri yang masuk dalam catatan dua kategori sekaligus itu Meneg BUMN Rini Soemarno. Ia beralasan bahwa kebijakan Rini Soemarno jauh dari semangat ideologi Trisakti dalam arah kebijakan BUMN-BUMN yang dibawahinya. Ketidakmampuannya mengatur Pertamina dalam persoalan harga BBM yang jauh dari keberpihakan pada kepentingan publik salah satu contohnya. Visi dan misi Rini tentang BUMN  yang berbasiskan Trisakti sampai saat ini masih buram.

"Dengan segala catatan abu-abu di masa jadi Menteri Perdagangan dulu, sejak awal Jokowi memang tidak memprioritaskan Rini jadi Meneg BUMN. Coba saja dielaborasi sisi ideologis dan visi-misi Trisakti Rini dalam pengelolaan BUMN, nyambung gak ?" ungkap Juliaman.

Namun, lanjut Juliaman, dengan mempertimbangkan atau mungkin Rini mampu memberi keyakinan bahwa dirinya dapat menjadi asset bagi memperlancar komunikasi politik dengan Megawati maka Jokowi menyetujuinya. Dan seluruh orang tahu, orang paling getol dorong pencapresan Jokowi bukan Rini. Dan tentu saja juga, tanpa restu Megawati, Jokowi tak mungkin menyetujui Rini jadi menteri.

"Walau akhirnya harapan Jokowi itu gagal total karena dari sisi komunikasi politik posisi Rini telah menjadi libalities Jokowi terhadap Mega. Peran Rini yang diharapkan Jokowi menjadi oli malah menjadi batu sandungan Jokowi dengan Mega. Saya pikir ini diluar perhitungan Jokowi tentang ketidakmampuan Rini menjaga hubungan baik dengan Bu Mega. Maklum Jokowi selalu berpikir positif terhadap apapun dan belum tahu banyak orang, "tandasnya.

Alumnus sekolah filsafat Driyarkara ini pun menambahkan, jika ada menteri-menteri Jokowi yang mengklaim paling keringatan dan paling berjasa dalam pencapresan Jokowi dibanding Megawati  kemudian menganggap peran Megawati kecil dan berusaha menjauhkan Megawati dengan Jokowi, maka model menteri-menteri seperti ini suatu saat Jokowi susah akan ditinggalkan pula.

"Apapun standar evaluasi para menteri yang dipakai Jokowi, secara ideologis, kinerja dan strategi politik tidak ada alasan bagi Jokowi pertahankan Rini. Saya yakin jika Jokowi hormati Bu Mega dia akan copot Rini, tapi jika Jokowi  pertahankan Rini berarti Jokowi-nya saja yang kebangetan. Gitu aja kok repot ngukurnya," demikian Juliaman. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya