Pendekatan pemerintah baik melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ataupun instansi lembaga keamanan yang lain untuk membasmi gerakan ekstrimis, dinilai tidak efektif.
"BNPT dan pemerintah belum bisa secara tegas mendefinisikan Islam garis keras itu bagaimana. Beda gerakan radikal yang lakukan kekerasan dan gerakan radikal yang memang gunakan kekerasan. Kontrol terhadap lembaga-lembaga ataupun masjid yang digunakan untuk menyebarkan ajaran esktrimis atau ISIS belum total," kata Direktur Institute for Policy of Conflict (IPAC) Sidney Jones dalam forum diskusi FISIP UIN bertema "Evolusi ISIS di Indonesia" di gedung FISIP UIN Jakarta, Selasa (5/5).
Menurut Sidney, kontrol pemerintah terhadap imam masjid yang kerap menyebarkan ajaran ekstrimis ataupun sumber dana yang digunakan oleh kegiatan-kegiatan kelompok ekstrimis masih belum terpola dengan baik.
Lebih lanjut menyoroti kebijakan mencabut paspor, menurut Sydney juga tak efektif. Hal ini lantaran negara Irak, Suriah dan Turki menganggap Indonesia terkesan lepas tangan dengan warga negara mereka yang bermasalah.
"Kalau mau cabut paspor pemerintah juga harus bisa bedakan mana yang mau pergi untuk kemanusiaan, belajar atau memang mau perang. Tak segampang itu kalau mau cabut paspor," jelasnya.
Sydney pun mengkritik soal kebijakan pemerintah yang akan mencabut kewarganegaraan WNI yang berangkat ke Suriah atau Irak. Menurut Sydney, secara hukum internasional, kebijakan itu justru melahirkan individu yang stateless.
Apalagi, pemerintah juga masih belum tegas memantau kelompok-kelompok yang menyebarkan hasutan dan menebar kebencian. Terbukti, masih banyak beredar poster-poster yang menebar kebencian terhadap kelompok minoritas syiah dan lainnya, yang diunggah di media online. Termasuk, poster yang menyebarkan ajakan jihad dengan kekerasan.
"Pemerintah harusnya pantau ini, harus ada ide konkrit untuk melawan ajaran ekstrimis di Indonesia," kata Sidney
Pendekatan pemerintah soal deradikalisasi melalui cara deideologi juga dinilainya kurang mengena dan tidak akan berhasil. Saran dia, sebaiknya pemerintah memberikan 'status' pada individu yang masuk dalam kelompok ekstirmis.
"Pemberian status agar mereka lebih dihargai tapi hati-hati juga. Kasus Santoso di Poso misalnya, dia sudah diberikan jabatan dan gaji di Pemda Poso. Tapi akhirnya uangnya digunakan untuk berdayakan napi-napi baru bangun gerakan lagi," ulasnya.
Selain itu, Sydney juga meminta agar manajemen penjara terhadap napi teroris diperbaiki. Salah satunya dengan menjauhkan napi teroris dari keluarga dekatnya, terutama yang mendukung kegiatan-kegiatan ekstrimisnya.
"Kalau ternyata keluarganya tidak setuju terhadap gerakan ekstrimisnya, penjaranya dibuat dekat. Biar nanti didekati secara psikologis," jelasnya.
Terakhir, menurut pengamat terorisme ini, pemerintah harus mewaspadai lembaga pendidikan umum tingkat SMP atau SMA. Paslanya kebanyakan kelompok ekstirmis seperti ISIS mengincar lulusan sekolah umum ketimbang lulusan pesantren.
"Video ayah pelaku pemboman di Cirebon itu salah satu solusi ampuh saya kira yang menggambar bagaimana perasaan orang tua saat anaknya jadi teroris. Ini perlu disebarkan disekola-sekolah umum," demikian Sydney.
[wid]
