Berita

Nusantara

DPD Dorong Tambora Kawasan Strategis Nasional

MINGGU, 12 APRIL 2015 | 07:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sesuai karater dan potensi alam yang ada, kawasan Gunung Tambora semestinya dapat menjadi Kawasan Strategis Nasional. Dengan status tersebut diharapkan Tambora akan bisa dikelola lebih intensif dan terpadu sehingga mempunyai daya tarik yang besar baik untuk wisata maupun bisnis.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan 200 tahun letusan Gunung Tambora di kawasan sabana Doro Ncanga, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (11/4).

"Saya masih menyesalkan dalam peraturan tata ruang, Tambora masih dikategarikan sebagai Kawasan Strategis Provinsi," tegasnya.


Doktor lulusan Universitas Florida ini juga memberikan penghargaan yang besar atas peran serta dan partisipasi semua pihak untuk ikut serta mensukseskan acara peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora.

Farouk yang merupakan senator asli dari NTB sangat mengapresiasi perhatian Pemeritah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah bersinergi dan berkerja keras dalam menyelenggarakan acara "Tambora Menyapa Dunia" untuk menandai dua abad meletusnya Gunung Tambora. Selain itu, Farouk juga sangat menghargai kesediaan dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menghadiri serta mendukung acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut salah satu dukungan Presiden, selain menghadiri peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora, juga menetapkan kawasan gunung Tambora menjadi Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT).

"Pelajaran dari Tambora mengingatkan kita semua betapa dibalik setiap musibah selalu ada hikmah yang tak terduga dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Kita senantiasa waspada dan prefentif dalam antisipasi bencana dalam bentuk apapun, untuk mengurangi dampaknya," tukas Farouk.[dem]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya