Pemerintah Siap Sediakan Hunian Tetap untuk Suku Anak Dalam

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa akan mendatangi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Jambi (Jumat, 13/3). Kunjungan ini terkait tewasnya 11 orang suku anak dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi.

Melalui Direktorat Pemberdayaan KAT Kemensos, berbagai intervensi pemerintah disiapkan untuk mengatasi berbagai permasalah terkait suku anak dalam. Di antaranya memberikan tawaran hidup menetap dengan memberikan bantuan hunian tetap (huntap).

"Pertemuan tidak hanya mendengarkan kronologis terkait tewasnya 11 suku anak dalam, tetapi akan ditawarkan kepada mereka untuk hidup menetap dengan diberikan Huntap," ujar Menteri Khofifah dalam rilisnya, Kamis (12/3).

Terkait penyediaan tanah komununal akan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait, yaitu Kementerian Agraria dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden akhir tahun lalu, pemberdayan KAT di kabupten penanggungjawabanya bupati, di provinsi gubernur dan di pusat menteri sosial.

"Kami berharap mereka berkenan berintegarasi secara sosial, sebab dalam pertemuan di KAT di Kabupaten Meranti, Riau, ada perwakilan suku anak dalam yang menyatakan siap menerima huntap," ungkapnya.

Untuk mendapatkan berbagai paket bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), beras miskin (Raskin) diperlukan persyaratan administratif dari desa setempat sebagai alat indentifikasi.

Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS), mereka tidak tercover, sehingga untuk mendapatkan perlindungan sosial harus ada alat indentifkasi minimal keterangan dari kepala desa setempat. "Paling tidak bisa sebagai unregister people dan Kemensos menyediakan 500 ribu KKS," tandas Mneteri Khofifah. [rus]