Menteri Perindustrian Saleh Husin memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wilayah III yang mencakup Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi di Bandung (Selasa, 17/2).
Dalam keempatan tersebut, dia menegaskan, pihaknya akan memaksimalkan potensi industri di luar Pulau Jawa. Hal ini seiring kecenderungan sektor industri pengolahan non-migas mulai bergeser ke luar Pulau Jawa.
Pertumbuhan sektor industri non-migas di luar Pulau Jawa yang sebesar 6,56 persen lebih tinggi dari pertumbuhan di Pulau Jawa yang sebesar 5,99 persen,†ungkapnya. Acara ini dihadiri antara lain oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Bidang Perindustrian.
Menteri Saleh juga memberi catatan, pengembangan industri itu harus disokong infrastruktur pendukung industri di luar Pulau Jawa. Jika tidak memadai, dia mengkhawatirkan penyebaran dan pemerataan industri relatif berjalan lambat.
Untuk hal tersebut, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat penting seperti yang telah diamanatkan Pasal 10 dan 11 UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,†ucapnya.
Undang-undang itu mengatur bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
Ini juga sesuai dengan arah kebijakan pembangunan industri nasional yang fokus pada pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa,†ujar Menperin.
Pihaknya akan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri di antaranya berada di Papua, Maluku dan Sulawesi. Selain membangun 22 sentra industri kecil dan menengah, pemerintah juga membidik populasi industri dengan target penambahan sebesar 9 ribu industri skala besar yang 50 persen berada di luar Jawa dan tumbuhnya 20 ribu industri kecil.
[zul]
