Penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tak lepas dari peran Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyuplai data alur transaksi rekening yang diduga tidak wajar.
Karena itu, peran PPATK tersebut layak diapresiasi meski saat ini publik seolah melupakan PPATK di balik persinggungan antara KPK dengan Polri.
"Ini merupakan bentuk komitmen (PPATK) dalam memberantas korupsi," kata peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi (Kamis, 5/2).
Meski begitu, menurut Uchok, PPATK juga tak boleh lepas tangan atas kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri. Kata dia, PPATK juga harus angkat suara.
"PPATK harus membantu, jangan terkesan seolah-olah lepas tengan. Kenapa seperti ketakutan lari dari kenyataan. Harus membantu KPK, jangan pura-pura diam dan gak tahu apa-apa," katanya mengingatkan.
Seperti diketahui, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) SSDM Polri (2004-2006). Terungkap bahwa Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
Namun tuduhan ini telah diklarifikasi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di DPR. Budi juga dalam kesempatan saat didatangi anggota Komisi III DPR di rumahnya menyebut bahwa keterlibatannya dalam rekening gendut tidak ada yang didasarkan pada tindak lanjut dari Bareskrim Mabes Polri tahun 2010.
[zul]
