Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di perbatasan harus diperkuat. Kawasan perbatasan ini pun telah menjadi fokus dan prioritas pembangunan Pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun sudah langsung terjun ke lapangan dan meminta semua kementerian terkait memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.
"Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah. Desa di perbatasan harus menjadi garda terdepan NKRI,†ujar Menteri Desa, Marwan Jafar usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Senin (2/2) dalam siaran persnya.
Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas program pemerintah.
Menteri Marwan, kementeriannya ditargetkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal, terutama di 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan. Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan,†ujar Menteri Marwan.
Dia mengakui, persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat. Namun yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi.
"Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun,†ungkapnya.
Terkait infrastruktur, Menteri Marwan mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini. Kemendes juga akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,†ujarnya.
Selain itu, kata Menteri Marwan lagi, akses sarana komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ternyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi. Tidak hanya untuk sekedar berinteraksi secara sosial, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi.
Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah, demikian Marwan.
Menurut catatan Kemendes, 27 kabupaten perbatasan daerah tertinggal yang terdiri dari; 14 kabupaten perbatasan darat dengan jumlah 272 kecamatan dan 2241 desa. Kemudian 13 kabupaten perbatasan laut dengan 145 kecamatan dan 1350 desa. Total desa tertinggal di perbatasan sebanyak 3591 desa.
[zul]
