Semua anggota DPR adalah mitra pemerintah. Karena itu, pemerintah dan DPR harus bersinergi.
Demikian disampaikan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edy Purdijatno kepada RMOL sesaat lalu (Minggu, 2/11).
"Semua anggota DPR adalah mitra pemeritah, harusnya sinergi. Program pemerintah yang baik didukung, yang kurang tepat dikritisi. Semua itu demi masyarakat, bangsa dan negara," jelasnya.
Mantan KSAL ini mengungkapkan itu terkait pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh fraksi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PPP. Pasalnya, fraksi-fraksi yang tergabung dalam dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak terima Koalisi Merah Putih menyapu bersih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
KIH sendiri, besok (Senin, 3/11), kembali menggelar sidang memutuskan pimpinan AKD setelah sebelumnya mengundang pimpinan fraksi untuk rapat konsultasi.
Melanjutkan keterangannya, Tedjo menegaskan, pemerintahan tidak akan bersedia menggelar rapat dengan DPR, apakah terkait legislasi atau budjeting, sampai masalah di parlemen tersebut selesai.
"Tunggu sampai mereka bisa selesaikan masalah," tegasnya.
Dia sendiri melihat, perpecahan di DPR itu merupakan masalah internal parlemen. Namun dia yakin, hal itu akan lekas teratasi.
"Masalah ini adalah masalah internal DPR. Seharusnya pimpinan DPR bisa mengayomi seluruh anggotanya 560 orang, tidak memihak golongan tertentu. Pimpinan DPR jangan menjadi bagian dari masalah, sehingga tidak terkesan memihak golongan tertentu. Musyawarahkan dengan baik dan adil. Insyaallah masalah ini cepat selesai, rakyat menunggu," ungkap Tedjo yang juga politikus Nasdem tersebut.
[zul]
