Berita

ibas

Politik

Jokowi Tak Perlu Jawab Tujuh Pertanyaan yang Merendahkan dari Ibas

SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 04:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengajukan tujuh pertanyaan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden. (Baca: Jokowi Langgar Konstitusi Jika Ternyata Megawati yang Susun Kabinet)

"Saya bingung membaca kritik Ibas," jelas pengamat politik yang juga relawan Jokowi-JK, Boni Hargens menanggapi.

Menurutnya, dasar dan materi yang dikritik memperlihatkan ketidakpahaman putra SBY yang akrap disapa Ibas itu tentang fakta politik yang terjadi dalam pembentukan kabinet.


"Ada nuansa tuduhan yang berlebihan yang merendahkan Bu Mega dan Jokowi seolah-olah kabinet ini bentukan Bu Mega," ucap Boni dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Senin, 27/10).

Lepas dari benar atau salah, Ibas tidak berhak mencampuri urusan internal Jokowi. Apalagi, Jokowi jauh lebih baik daalm menyusun kabinet ketimbang SBY, yang membentuk kabinet berdasarkan transaksional.

"Saya menyarankan, Ibas untuk berpolitik dengan cerdas dan perlu belajar berpikir dulu. Tentang bagaimana logika berpikir yang benar sebagai seorang politisi. Berikut, Ibas belajar mengartikulasikan gagasan politik dengan baik. Dia bisa belajar pada ayahnya. Tetapi bagaimanapun, kritik Ibas bukan hal yang penting bagi Jokowi untuk direspons," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya