Bangunan komposisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan kemarin tidak lepas dari kepentingan politik. Karena tidak ada keterkaitan politik secara langsung itu dinilai menjadi penyebab tidak ada kader Muhammadiyah masuk dalam Kabinet Kerja tersebut.
Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Menteri Pendidikan Nasional, Abdul Malik Fadjar, saat dihubungi sesaat lalu (Senin, 27/10).
Berikut wawancara selengkapnya.
Apa penilaian Anda terhadap kabinet Jokowi-Jk yang diumumkan kemarin? Saya pikir ya, tidak terpisahkan dari bangunan politik secara keseluruhan. Artinya, pendukung menjadi bagian penting baik dari profesional maupun dari sisi partai. Bagaimana pun menteri itu jabatan politik. Kalaupun disebut profesional, tidak bisa dipisahkan dari bangunan politik. Itu yang lihat.
Artinya, meski disebut profesional tetap ada hubungan politik dengan Jokowi-JK? Ya pasti itu. Tidak bisa tidak.
Bagaimana soal Muhammadiyah yang tidak satu pun masuk dalam pemerintahan? Muhammadiyah tidak secara eksplisit mendukung. Mana ada dari pengurus Muhammadiyah, baik itu PP Muhammadiyah, ortom (organisasi otonom) atau pimpinan amal usaha jadi tim sukses. Kan tidak ada. Jadi bisa dimaklumi. Kalau menyebut orang Muhammadiyah, ada juga yang masuk tapi dari partai.
Biasanya Muhammadiyah masuk dalam kabinet. Sekarang ini tidak, apakah karena tidak ada kader yang kapabel atau memang karena tidak dilirik saja? Ya kalau dari rasa, kita kan tidak pernah secara eksplisit (mendukung Jokowi-JK). Selalu mengatakan netral. Itu pernyataan resmi ketua umum maupun pernyataan politik PP Muhammadiyah menjelang pileg dan pilpres. Terserah kepada anggota. Kalau ada yang inisiatif 1 atau 2 orang, itu juga inisiatifnya samar-samar. Tidak terang-terangan.
Tapi bukankah sudah sempat mencuat beberapa kader Muhammadiyah bakal diangkat jadi menteri? Ya sempat mencuat. Bahkan bukan sekadar mencuat, banyak sekali (calon menteri lain, red) yang dipanggil juga nggak jadi.
Banyak warga Muhammadiyah yang kecewa. Apa tanggapan Anda? Ya, jelas. Tapi mau apalagi. Kita mau nuntut apa? Kecuali punya kwitansi ini loh kami sudah setor kekuatan politik. Kan nggak. Warga Muhammadiyah menurut saya bisa memahami bangunan kabinet sekarang ini. Yang jelas warna politik itu tidak pernah lepas.
Kalau seperti itu, apa sikap Muhammadiyah atas kabinet Jokowi-JK ini? Tadi malam ada pernyataan (Ketua Umum PP Muhammadiyah) Pak Din (Din Syamsuddin), selamat bekerja.
Apa imbauan Anda kepada pemerintahan Jokowi-JK ini? Apa yang dipidatokan selama ini menjadi kenyataan. Kemandirian, kedaulatan dan seterusnya bisa terwujud. Kehidupan kan semakin tidak sederhana ke depan.
[zul]
