Berita

joko widodo dan jusuf kalla/net

Bisnis

Ditunggu, Kepastian Harga BBM Bersubdisi dari Jokowi-JK

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 08:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain susunan kabinet, publik juga menanti gebrakan Jokowi di awal pemerintahannya.

Artinya, setelah pengumuman resmi formasi kabinet, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu memaparkan pula program dan target 100 hari pertama pemerintahan mereka. Terpenting dari semua program dan target itu adalah kepastian Jokowi-JK amengenai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, keberanian Jokowi-JK memaparkan program 100 hari pertama amat diperlukan agar masyarakat bisa menakar kapabilitas dan kompetensi kedua pemimpin dan semua anggota kabinetnya.


"Tidak usah yang muluk-muluk," imbuh Bambang dalam pernyataannya, Minggu (26/10).

Bambang memandang, Jokowi-JK sebenarnya mengawali pemerintahan mereka dengan ketidakpastian tentang pengelolaan BBM bersubsidi. Ketidakpastian ini, menurut dia, menyebabkan publik terus berspekulasi mengenai harga BBM bersubsidi.

"Pekan lalu misalnya, ada spekulasi bahwa Jokowi-JK akan menaikan harga BBM bersubsidi pada awal November 2014 sebesar 46,1 persen, atau dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per liter guna  menghemat anggaran tahun ini sebesar Rp 20 triliun," paparnya. 
 
Karenanya, ia mendesak Jokowi-JK segera memberi kepastian agar masyarakat tidak terus berspekulasi.

"Kepastian tentang harga BBM bersubsidi ini layak dimasukan dalam program 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK," demikian Bambang.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya