Sampai pelantikan kemarin yang diikuti pesta rakyat memperlihatkan Joko Widodo surplus legitimasi. Namun, rencana pengumuman kabinet di Tanjuang Priok yang batal mulai menjadi tanda tanya bagi publik tentang "independesi dan otonomi" Jokowi sebagai presiden dari intervensi politik termasuk dari ketua umum PDIP.
Karena dalam ilmu politik legitimasi itu tidak given, tapi flexible:
bisa surplus dan bisa pula defisit tergantung kemampuan mengelolanya.
Makanya, legitimasi Jokowi bisa kian terugerus kalau ia tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan mengangkat nama-nama kandidat menteri yang "distabilo" merah atau kuning sebagai menteri.
"Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya," jelas Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni, malam ini (Jumat, 24/10).
Karena pembentukan kabinet bersih dan profesional merupakan batu ujian
utama dari integritas kepemimpinan dan legitimasi politik Jokowi.
Untuk posisi Menteri Luar Negeri misalnya, kabarnya akan dipercayakan kepada Retno Marsudi yang ditengarai titipan Ketua Umum PDIP. Menurut informasi dari internal Kemenlu, Retno adalah diplomat karir yang preatasinya tidak mencolok.
Padahal, di internal Deplu, ada diplomat profesional berprestasi seperti Havaz Oegroseno, Andri Hadi (dubes Indonesia untuk Singapura) atau Umar Hadi (konjen Indonesia di LA).
"Atau bila melihat kompleksitas reformasi internal yang dihadapi Deplu serta tantangan kedepan (kemenlu sebagai "marketing" ekonomi Indonesia) Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperi Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana (guru besar UI)," bebernya.
Sedangkan untuk Menteri Pertahanan, menurutnya, lebih baik Jokowi mengangkat beberapa profesional muda seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi.
Lebih dari itu, dia menjelaskan, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.
Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.
"Secara konvensional NU wajar mendapatkan posisi Menteri Agama dan Muhammadiyah menduduki Menteri Pendidikan atau Kesehatan," tegas jebolan the University of Queensland, Brisbane, Australia ini.
[zul]
