Jokowi Melibatkan KPK Karena Tidak Kuat Melawan Sendirian

Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberikan penilaian terhadap daftar calon menteri.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai inisiatif Presiden RI tersebut merupakan bagian dari ekspresi hak prerogatifnya dalam membuat keputusan. Lebih dari itu, Jokowi memperlihatkan keseriusannya dalam mewujudkan kabinet bersih.

"Tidak ada yang salah dengan semua itu. Kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih pada Jokowi, KPK, dan PPATK," jelas Boni dalam pesan yang diterima RMOL petang ini (Jumat, 24/10).

Dalam penilaian KPK dan PPATK, sebanyak 8 dari 43 nama yang disodorkan tersebut tidak layak jadi menteri.

Diakui Boni, memang tidak bisa dihindari bahwa ada nama-nama yang tidak bersih diusulkan oleh kepentingan tertentu untuk masuk dalam pemerintahan. Sementara Jokowi tidak kuat sendirian melawan mereka. Makanya, publik harus terlibat.

"KPK dan PPATK adalah representasi dari kehendak publik dalam konteks ini. Soal kabinet diumumkan cepat atau lambat, bukan masalah. Yang terpenting, kabinet yang dibentuk benar-benar bersih dan siap bekerja," demikian Boni yang juga relawan Jokowi-JK ini. [zul]