RMOL. Dari 183 daftar kabupaten daerah tertinggal, 112 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah-daerah tertinggal itu tersebar di 13 provinsi yang di wilayah timur, terutama sejumlah kabupaten di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Padahal, banyak dari daerah tertinggal itu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti dengan Papua Nugini, Australia atau Timor Leste.
“Belum meratanya pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan ini sangat memprihatinkan, bahkan berpotensi mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI,†kata Ketua Kaukus Indonesia Timur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono, Rabu (22/10).
Karena itu, Kaukus Indonesia Timur DPD RI meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk
lebih memperhatikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari wilayah timur Indonesia.
"Kami menunggu kerja cepat dan hasil yang efektif dari pemeritahan Jokowi dan JK, terutama dalam menangkap aspirasi pembangunan, sehingga wilayah timur Indonesia dapat lebih berkembang,†tegasnya.
Permintaan Anggota DPD asal daerah pemilihan Maluku ini disampaikan usai melakukan rapat bersama dengan sejumlah anggota DPD lainnya dari 13 provinsi wilayah timur Indonesia guna menyikapi isu yang berkembang terkait formulasi kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu, M Sybli Sahabuddin, Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, mengatakan visi Indonesia Hebat yang diusung oleh Jokowi-JK sudah seharusnya memperhatikan representasi seluruh wilayah dalam struktur kabinet mendatang. "Dalam memilih menterinya, Jokowi tidak cukup hanya melihat integritas dan track record saja, melainkan juga harus memilih menteri yang merepresentasikan wilayah dari Sabang sampai Merauke,†katanya.
Sybli mengingatkan sejak masa kampanye dulu, Jokowi-JK sering mengungkapkan berbagai persoalan mengenai ketertinggalan wilayah timur. Meski demikian, tak cukup pemahaman bagi kedua pimpinan negara itu untuk mengatasi tanpa adanya dukungan langsung dari orang-orang yang mengerti betul masalah di wilayah timur.
Diperlukan tokoh dari timur sendiri untuk mengejawantahkan bagaimana upaya-upaya mengentaskan masalah ketertinggalan. "Tidak mungkin sama secara psikologis dalam memandang bagaimana melaksanakan pembangunan di wilayah timur antara orang yang berasal dari timur dan yang dari wilayah lain,†jelasnya. [zul]
