Sampai sekarang nama-nama menteri belum juga diumumkan Presiden Joko Widodo. Karena Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya menilai (pelibatan KPK-PPATK) hal ini justru memperlama kinerja pemerintah. Padahal dalam pidatonya kemarin Jokowi terus mengulang kata 'kerja' berulang kali. Jika kabinet saja belum terbentuk pasti pemerintah tidak bisa bekerja," ujar Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (Paperanas) Mora Harahap dalam siaran persnya malam ini (Selasa, 21/10).
Dia menjelaskan, penyusunan kabinet merupakan hak perogratif presiden. Namun dengan alasan agar menteri tidak terindikasi masalah hukum kedepan, Jokowi menggandeng KPK dan PPATK. KPK sudah memberikan tanda-tanda khusus terhadap nama-nama yang dianggap bermasalah.
"Jika nama-nama tersebut harus diganti dan diperiksa lagi oleh KPK, bisa saja terjadi kepentingan politik yang sangat besar disana," ungkapnya.
Karena, bisa saja besok ada laporan dari kelompok masyarakat yang mengatakan nama tertentu bermasalah. Padahal kelompok masyarakat itu atas suruhan calon menteri tertentu.
"Oleh karena itu lebih baik Jokowi segera mengumumkan nama-nama kabinetnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masayarakat," pungkas Mora.
[zul]
